BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Setelah diputuskan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, menjadi polemik dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Karena sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan jawaban yang kuat asalan penundaan Pilkades tersebut.
Untuk mengetahui jawaban dan alasan Pemkab Bengkalis atas penundaan pesta demokrasi tersebut, puluhan Kepala Desa (Kades) dari enam kecamatan melaksanakan pertemuan bersama Forkopimda, yang difasilitasi Komisi I DPRD Bengkalis di ruang rapat paripurna DPRD Bengkalis, Senin (20/2023).
Rapat dipimpin Ketua Komisi l DPRD Bengkalis Febriza Luwu bersama anggotanya H Ariyanto, Zuhandi dan dihadiri Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono, Kasat intel Polres Bengkalis AKP Aang Kusmawan, Kasi Intel Kejari Bengkalis Isnan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Bengkalis Johansyah Syafri, Kesbangpol dan puluhan kepala desa.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi l DPRD, Febriza Luwu menyampaikan, bahwa komisi I mendapatkan surat masuk dari kepala desa se-Kabupaten Bengkalis terkait penundaan Pilkada serentak 2023.
"Ya, kami mau konsultasi bersama kepala daerah yang diwakilkan staf ahli dan kami berharap dari PMD hadir untuk menjawab semua keluhan kepala desa. Tentunya berkompeten menjawab adalah PMD tapi mereka berhalangan dikarenakan dinas di luar," ujar Febriza Luwu.
Terkait keputusan rapat tersebut Febriza Luwu mengatakan, bahwa DPRD cuma memfasilitasi saja atas keluhan dan aspirasi kepala desa.
"Keinginan kepala desa minta audensi langsung dengan bupati selaku orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis agar mendengarkan maksud dan tujuan para Kades terkait alasan penundaan pemilihan Pilkades," ujarmya.
Sementara itu, Kepala Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Jaswir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pada prinsipnya para kades ingin bertanya tentang alasan kenapa ditunda Pilkades yang seharusnya digelar pada 2023 ini.
"Keinginan kami, minta audensi langsung dengan bupati selaku orang nomor satu di kabupaten Bengkalis agar mendengarkan maksud dan tujuan para Kades terkait alasan penundaan Pilkades," ujarnya.
Jaswir juga dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa, pada prinsipnya para kades ingin bertanya tentang alasan kenapa ditunda Pilkades yang seharusnya di gelar pada 2023 dan ditunda sampai 2025.
"Kami ingin menyampaikan apa yang ditanyakan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades yang ditunda, sementara surat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri itu juga dibaca oleh masyarakat. Kalau bicara masalah anggaran kita punya, kalau bicara masalah pengamanan supaya kondusif kami kepala desa insya Allah beserta TNI-Polri juga mungkin siap untuk mengamankan kegiatan-kegiatan dari Pilkades itu," tegas Jaswir.
Ia juga mengungkapkan, bahwa sebagai perwakilan masyarakat hanya ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah kabupaten kenapa Pilkades ini ditunda.
"Kami tidak mau membuat heboh di media namun yang kami inginkan adalah penjelasan dari pemerintah saja, dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bisa kami jawab,” ungkap Kades.
Jaswir menuturkan, ditunda maupun dilanjutkan pelaksanaan Pilkades tersebut dirinya secara tegas mengatakan tetap mendukung pemerintah.
"Pada saat ini kami bukan menantang pemerintah, kami hanya ingin menyampaikan harapan masyarakat agar desa masing-masing dipimpin oleh kepala desa yang defenitif. Jadi kami berharap tolong dengarkan suara kami karena masyarakat sangat menantikan jawaban dan alasan yang benar itu apa, untuk penunda Pilkades tersebut," ujarnya lagi.
Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Rinaldi
