BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) RI di Pekanbaru, Senin (31/10).
Rakor dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, diikuti bupati/wali kota se-Provinsi Riau. Stafsus Wapres yang hadir adalah Mohamad Nasir Stafsus Bidang Reformasi Birokrasi, Satya Arinanto Stafsus Bidang Hukum, Robikin Emhas Stafsus Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga.
Dalam paparannya, Bupati Kasmarni menyampaikan soal persiapan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sejumlah kendala yang dihadapi.
"Bengkalis wilayahnya berada di tiga pulau, Pulau Rupat ada 2 kecamatan, Pulau Bengkalis 2 kecamatan dan Pulau Sumatera ada 7 kecamatan, ketika kami ingin melakukan pelayanan kalau kita dari Duri harus melewati Dumai dulu baru ke Bengkalis, kalau dari Rupat juga harus melewati Dumai dulu baru ke Bengkalis, mungkin ini salah satu kendala, tapi kami sudah berusaha dengan inovasi teknologi dengan menciptakan sistem yang baik,” ujar bupati.
Sebagai wujud komitmennya, bupati membuat terobosan dengan menganggarkan dana lebih kurang Rp7 miliar untuk pembangunan MPP. "In Sya Allah akhir 2023 nanti MPP di Bengkalis akan kami resmikan. Kami mohon arahan petunjuk dan saran masukan tentang bagaimana kami bisa menciptakan MPP ini, sehingga masyarakat merasa mudah, merasa cepat, merasa nyaman saat memerlukan pelayanan,” ungkapnya.
Selain itu, bupati juga mengungkapkan, meski MPP belum terbentuk, namun Pemkab Bengkalis telah membuat berbagai inovasi, terutama tentang pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan.
"Kami telah meluncurkan aplikasi Jebol Master, di mana dengan sistem ini kami menjemput bola dalam hal perekaman KTP sehingga KTP-nya bisa langsung dicetak di tempat,” katanya.
Kemudian juga ada beberapa sistem di RSUD yang melayani pendaftaran secara online,” ujarnya.(gem)
