Dalam pelaksanaannya, partisipasi dari kelembagaan pemerintah juga sangat memiliki peran penting. Dikatakan penulis 10 buku ini, memang desain tersebut harus digerakkan oleh lintas sektor, baik pemerintah, masyarakat dan juga peneliti, sehingga terjadi keterpaduan satu sama lain dan restorasi bisa berjalan sesuai perencanaan.

‘’Pemerintah memang memiliki peran penting dalam dalam menjalankan restorasi ini. Terlebih dari eksekutif dan yudikatif. Kita sudah coba tawarkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan desain pengelolaan tersebut agar status overfishing bisa ditanggulangi. Saat ini kita masih membicarakannya,’’ jelas dosen di Faperika Unri ini.

Ia berharap, apa yang telah ditelitinya tersebut bisa memberi kontribusi tersendiri bagi perbaikan kawasan perairan yang overfishing.

Jika segala sektor bersama sama menerapkan hal tersebut, ia yakin dalam kurun  waktu lima tahun, wilayah tersebut perlahan bisa kembali pulih.

Menurutnya, sistem tersebut bukan hanya bisa jadi solusi untuk permasalahan overfishing di Bengkalis saja. Namun juga di wilayah kawasan pesisir lain yang memilki ciri yang sama dengan kawasan overfishing di Bengkalis tersebut.

Kini, selain masih menindak lanjuti hasil penelitiannya tersebut, Pareng juga disibukkan dengan tanggungjawab barunya sebagai sekretaris di Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Unri.

Pria yang menjadi salah satu pencetus dari expo universitas ini mencoba mengelola keuangan kampus dari berbagai pendapatan diluar SPP yang berbau pendidikan.

Dikatakan oleh Pareng, saat ini BPU masih melakukan berbagai diskusi dan penyamaan persepsi terlebih dahulu.

Karena BPU sendiri tergolong masih baru berdiri, yakni di tahun 2015 lalu. Namun pihaknya mengaku serius dan fokus dalam memperoleh pemasukan untuk Universitas.

‘’Kami berharap ke depan BPU bisa mengoptimalkan perolehan dari sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung Unri sebagai Universitas yang BLU,’’ ujarnya.(kun)