PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Provinsi Riau bakal dilakukan secara maraton oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diperkirakan, pembahasan akan dimulai kembali pada Senin (1/11) mendatang. Secara garis besar, angka APBD 2022 diperkirakan berkisar Rp8 triliun lebih. Atau mengalami penurunan sekitar lebih kurang Rp1 triliun dibanding APBD 2021.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Riau Yulisman kepada wartawan, Jumat (29/10). Diterangkan dia, untuk pembahasan APBD 2022 masih ada waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan secara detail. Karena, batas waktu pengesahan masih kurang lebih 1 bulan lagi. Atau pada 30 November 2021 mendatang. Ia optimistis, pembahasan APBD 2022 bisa selesai dan rampung tepat waktu.
"Masih cukup waktu. Saya yakin bisa selesai pada 30 November mendatang sesuai batas waktu yang ditentukan," ujar Yulisman.
Soal penurunan APBD, dikatakan Yulisman terdiri dari 2 item. Pertama adalah dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Di mana sebelumnya, DAK untuk kabupaten/kota dari pusat ditransfer ke pemprov. Namun berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) terbaru, DAK untuk kabupaten/kota itu langsung ditransfer oleh pusat ke kabupaten/kota. Bukan melaui pemprov.
Selanjutnya, penurunan kedua terdapat pada item dana bagi hasil (DBH) dengan jumlah kurang lebih Rp300 miliar lebih. Sehingga bila ditotal, ada penurunan APBD pada 2022 dibanding tahun ini sebesar Rp1 triliun lebih. Soal angka pasti, berapa APBD 2022, Yulisman menyebut belum bisa memastikan. Karena hal itu tergantung kepada pembahasan yang berlangsung antara Banggar dan TAPD nantinya.
"Itu belum bisa dipastikan Rp8 triliun berapanya. Tergantung hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD. Nanti kan ada detail pembahasan," imbuhnya.
Soal garis besar fokus anggaran 2022, Yulisman menyebut masih ada pada penanganan Covid-19 dan infrastruktur. Sebab, sampai saat ini status pandemi Covid-19 masih belum dicabut pemerintah. Maka untuk mengantisipsi terjadinya gelombang Covid-19 ini, mau tidak pemprov tetap mengalokasikan anggaran. Sedangkan untuk infrastruktur, pemprov masih berfokus kepada pembangunan jalan dan jembatan. Termasuk juga untuk perbaikan beberapa infrastruktur lainnya.
"Infrastruktur kan ada jalan ada jembatan. Termasuk nanti itu juga untuk perbaikan. Karena pemprov juga fokus ke sana. Kami yakin, kalau infrastruktur menjadi prioritas karena memang sangat diperlukan masyarakat," paparnya.
Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang diusulkan melalui APBN. Baru-baru ini, pemprov berencana mengusulkan pembangunan flyover Garuda Sakti, Pekanbaru untuk dibangun oleh pemerintah pusat. Menurut dia, usulan tersebut sangat baik dan didukung penuh oleh DPRD. Karena di samping menghemat APBD, pembangunan flyover Garuda Sakti juga sangat diperlukan oleh masyarakat Pekanbaru, khususnya yang bermukim di wilayah Tampan dan Bangkinang.
"Bagus itu. Kami sangat mendukung. Apalagi sekda kita sekarang ini pernah menjabat di pusat. Pastilah punya jaringan maupun relasi di sana. Mudah-mudahan usulan tersebut diakomodir. Kami dari lembaga DPRD juga akan mendukung secara kelembagaan. Seperti melakukan komunikasi dengan DPR RI," tambahnya.
Terakhir, Yulisman juga meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk serius mengerjakan seluruh program yang telah dianggarkan ke dalam APBD. Ia juga meminta agar OPD dapat maksimal melakukan penyerapan anggaran. Sehingga seluruh program kerja Pemprov Riau dapat terealisasi dan terwujud dengan maksimal. Dengan harapan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Provinsi Riau dapat meningkat.
"Otomatis, bila program yang dianggarkan berjalan baik, imbasnya kepada masyarakat. Contoh infrastruktur. Bila banyak pembangunan jalan dan perbaikan jalan, sudah pasti ekonomi masyarakat akan menggeliat. Karena ada efisensi waktu dan mobilitas warga yang lebih baik ke depan," tuturnya.(adv/nda)
