JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK berkomitmen untuk memberikan kesempatan para pihak untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem, baik di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE Tahun 2020.
Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno menyampaikan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi merupakan salah satu dari 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi.
"Masyarakat sebagai subjek, jadi masyarakat itu diposisikan sebagai subjek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2019 di Jakarta, (23/10).
Kemudian cara itu harus mempertimbangkan prinsip–prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kerja sama lintas Eselon 1 di Kementerian KLHK, kerja sama lintas kementerian/lembaga, penghormatan nilai budaya dan adat, kepemimpinan multilevel, pengambilan keputusan berbasis sains, pengelolaan berbasis resort, adanya penghargaan dan pendampingan, serta menjadi organisasi pembelajar atau Learning Organization.
Wiratno juga berpesan agar jajarannya lebih memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dari kerja konservasi, disamping menguasai lapangan dan ketersediaan data.
"Harus sering turun ke lapangan, dengarkan masyarakat, kalau ada masalah, selesaikan bersama-sama," pesan Wiratno kepada jajarannya.
"Konservasi alam bukan hanya sekadar pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya," imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, bahwa selain turun ke lapangan, juga perlu adanya cara kerja dan berfikir yang baru yaitu Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kompetitif (APIK).
Pada kesempatan tersebut, Bambang mengingatkan kembali Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Bapak Presiden menyampaikan kondisi di lapangan agar terjadi konektivitas. Pada kawasan konservasi sudah terlihat sekarang koneksinya dengan pariwisata. Selain itu, investasi dalam hal ini perizinan di kawasan konservasi tidak boleh ada hambatan," ujarnya.
Visi lain yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi yaitu pengembangan sumber daya manusia dan birokrasi melalui cara kerja dan cara berfikir yang baru. Selain itu, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
"Yang penting dari pelaksanaan Rakornis seperti ini yaitu selain perencanaan yang baik, juga dapat menghasilkan solusi untuk persoalan di tapak," kata Bambang.
Rakornis kali ini, disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Hery Subagiadi, berlangsung selama 3 hari dari tanggal 23 hingga 25 Oktober 2019, dan diikuti oleh kurang lebih 300 peserta yang berasal dari unit kerja pusat dan daerah lingkup Ditjen KSDAE, mitra kerja serta pegiat konservasi.
Pada kesempatan tersebut, Ditjen KSDAE KLHK juga menyampaikan penghargaan kepada 32 orang pelaku dan pegiat konservasi yang berperan aktif dalam upaya pelestarian kawasan konservasi. (ADV)
