Pandangan umum DPRD Siak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

Ketua DPRD Siak H Azmi, Wakil Ketua Fairus, Androy Aderianda dan segenap anggota DPRD memberikan berbagai pandangan dalam bentuk sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, dan kritik objektif  maupun permintaan penjelasan konkret terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 melalui pandangan umum anggota DPRD disampaikan pada 31 Mei 2021, sebagai berikut.

1. Fraksi Partai Golongan Karya
Pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan H Sumaryo mempertanyakan capaian jaringan jalan Kabupaten Siak, karena masih banyaknya akses jalan kabupaten yang belum memadai, dan kurang maksimalnya Unit Reaksi Cepat (URC) menangani hal tersebut.

Dia juga mempertanyakan tentang penyaluran air bersih ke rumah masyarakat Siak dan kualitas airnya. Kesadaran masyarakat  akan  pendidikan  harus dibarengi dengan sarana prasarana yang baik, apalagi pada pandemi Covif-19, semua serba daring, ini juga harus menjadi perhatian khusus, karena ini juga merupakan program pusat.

"Sedangkan untuk Kawasan Industri Tanjung Buton perlu dikaji ulang tentang penyewaan lahan kepada investor," katanya.

Hendaknya dibuatkan regulasi yang sehat dari Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga para investor berlomba-lomba berinvestasi di KITB.

Sebagai masukan agar Pemerintah Kabupaten Siak mulai mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah.

Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Siak melanjutkan program pelepasan kawasan, sehingga tidak terkesan jalan di tempat.

Terkait tentang dana bagi hasil, dana reboisasi (DBH DR) Kabupaten Siak pada 2019 sebesar Rp80 miliar lebih belum mengirimkan laporan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2. Fraksi Partai Amanat Nasional
Pandangan umum Fraksi Partai Amant Nasional disampaikan Sunarto. Fraksi PAN mangapresiasi pemerintah daerah atas capaian hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesepuluh. Juga capaian daerah yang sudah baik yakni mencapai 96,33 persen, serta tetap perlu dilakukan penguatan sehingga target dapat tercapai.

"Tapi perlu pula dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam memaksimalkan pendapatan daerah," katanya.

Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak daerah. Menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Mendorong OPD terkait untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah. Meningkatkan pelayanan adminitrasi pajak daerah dengan sistem online (daring). Melakukan revisi perda terutama terkait tarif pajak daerah. Melakukan evaluasi pencapaian realisasi pendapatan asli daerah.

"Mendorong agar setiap orang atau badan yang melakukan  usaha di Kabupaten Siak untuk memiliki NPWP cabang yang diterbitkan KPP Pratama Pangkalan Kerinci," ungkapnya.

Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan dari DBH pajak provinsi. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan DBH pajak/bukan pajak dengan Kementerian Keuangan.

3. Fraksi Gerindra
Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Plus disampaikan oleh Robi Cahyadi. Fraksi Gerindra mangapresiasi capaian hasil kinerja dalam mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan tahun anggaran 2020 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI secara berturut-turut hingga ke-10 kalinya di 2020.

Mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD)  pada anggaran 2020 sebesar Rp265 miliar lebih, di mana mengalami kenaikan dari anggaran sebesar Rp234 miliar lebih atau terealisasi sebesar 113,45 persen dari target serta adanya asumsi  yang digambarkan dalam target berarti masih mentah, terlalu dangkal, sehingga realisasinya justru melonjak dari ekspektasi awal.

Pemerintah Kabupaten Siak untuk lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar yang merata. Misalnya rencana pengaspalan jalan di Kampung Minas Timur yang perencanaannya anggaran 2015, namun sampai tahun ini belum terealisasi pekerjaannya. Serta Pemerintah Kabupaten Siak untuk memperhatikan keberadaan infrastruktur di wilayah terluar Kabupaten Siak, seperti Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit yang selama ini masyarakatnya menggunakan kapal sebagai sarana transportasi dan jika dilihat di peta, Kampung Teluk Lanus ini masih satu daratan dengan Kabupaten Siak.

Mengenai pandangan terhadap pengelolaan Blok Rokan akan diambil alih oleh perusahaan pelat merah milik negara pada Agustus mendatang jika tidak ada perubahan, wilayah Kabupaten Siak merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang masuk dalam blok tersebut, di mana di Kecamatan Minas merupakan lapangan yang diprediksi memiliki kandungan minyak sangat baik, begitu juga mengenai pengelolaan pajak bagi hasil, penyerapan tenaga kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi tersebut.

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan masukan dan saran bahwa Pemkab Siak masih belum maksimal dalam menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang ada.

Mengenai beberapa belanja daerah yang realisasinya tergolong rendah, seperti belanja barang sebesar 87,11 persen, belanja subsidi tidak ada realisasi, belanja bantuan sosial sebesar 82,35 persen.

Terkait dengan terobosan kreatif dalam mencari sumber dana lainnya tidak sekadar mengandalkan dana bagi hasil (DBH), melainkan harus menambah ke sektor lainnya yang potensial.

Mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran  (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp264,071 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar Rp163,818 miliar  lebih dari silpa 2019. Fraksi PDI Perjuangan menilai aspek perencanaan masih banyak kegiatan yang tertunda dan tidak terlaksana. Hal ini harus diatasi dengan kajian menyeluruh pada perencanaan program dan kegiatan.

Pada orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas, dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, khususnya pada pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Terkait dengan masukan mengenai wabah Covid-19 yang sedang melanda negeri ini, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan di setiap kegiatan masyarakat dan meminimalisir kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, memberikan edukasi dan informasi, terkait wabah Covid-19 agar masyarakat tetap waspada akan bahaya Covid-19.

"Pemkab agar lebih memperhatikan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah Covid-19, secara tepat, cepat dan sesuai aturan yang berlaku,’’ uangkannya.

5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Sudarman memberi apresiasi atas capaian realisasi secara keseluruhan target dan realisasinya cukup relevan dan sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Ditandai dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Siak, walau pun di satu sisi ada yang mengalami penurunan dan tidak sesuai target.

Terkait tidak terealisasinya secara maksimal beberapa sumber bagi hasil di sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Terkait dengan dana bantuan keuangan  dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang awalnya dianggarkan sebesar Rp23,618 miliar dan realisasi sebesar Rp20,261 miliar atau sebesar 85,79 persen dari target yang telah ditetapkan seharusnya masih bisa dimaksimalkan lagi, dan ini perlu kerja keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkannya.

Tingginya presentasi realisasi belanja daerah terhadap target pencapaian alokasi belanja daerah 2020 yakni sebesar 89,90 persen di masa-masa pandemi saat ini. "Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan Pemerintah Kabupaten Siak, bahwa dana transfer umum harus betul-betul maksimal dan tepat sasaran dalam penggunaannya, terutama untuk pembangunan infrastuktur yang terus harus ditingkatkan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 di mana pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 25 persen untuk infrasrtuktur," jelasnya.

MengenI pandemi Covid-19 yang telah berjalan kurang lebih satu tahun ini, selain berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat, juga sangat berdampak pada ekonomi dan usaha-usaha di masyarakat, seperti menurunnya jumlah pendapatan para pelaku usaha/UMKM/jualan barang harian. Menurunnya daya beli masyarakat; sulitnya mencari pekerjaan; dan lain-lain serta beberapa upaya yang telah diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi tersebut dengan cara menyalurkan berbagai jenis bantuan baik dari pusat, provinsi maupun daerah.

6. Fraksi Partai Demokrat
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Syamsurizal, mempertanyakan alasan terjadinya penurunan capaian dan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada anggaran 2020.

Perlu dilakukan penyehatan bagi BUMD agar mampu  memberikan konstribusi positif bagi kemajuan daerah. Dan harapan agar keberadaan BUMD ke depan dapat menjadi pendorong beberapa program prioritas pemerintah dan sektor pembangunan dengan melakukan manajemen yang baik dan benar.

"Mempertanyakan belanja bantuan sosial yang tidak maksimal dari anggaran yang ditetapkan," ungkapnya.

Pandangan agar memiliki komitmen yang sama untuk terus melakukan inovasi yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, serta masih banyak persolan-persoalan mendasar yang perlu didiskusikan dan perlu dicarikan solusinya bersama.

Terkait dengan apa saja upaya-upaya pemerintah daerah agar pendapatan daerah dari sektor transfer pemerintah pusat dana perimbangan untuk tahun ke depan mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

7. Fraksi Kebangkitan Pembangunan
Pandangan umum Kebangkitan Pembangunan yang disampaikan Zulfaini, mempelajari pada angka-angka neraca yang disajikan luar biasa signifikan, terkait anggaran yang telah digelontorkan pada Dinas Kesehatan maupun rumah sakit, pengadaan alat-alat kedokteran, alat medis dan yang lain-lainya, namun fakta di lapangan tidak signifikan. Masih banyak pelayanan yang kurang memadai. Adanya alat-alat kesehatan yang rusak bahkan tidak berfungsi di kala akan diperlukan.

"Di masa pandemi Covid-19 yang semakin tinggi angka terjangkit masyarakat di Kabupaten Siak, kami melihat hampir seluruh istansi, dinas, bidang bahkan kecamatan sampai ke kampung-kampung telah memposkan anggaran Covid-19 yang jumlahnya sangat laur biasa. Namun di lapangan ada pengelolaan anggaran yang kurang maksimal dan terkesan pemborosan dan tidak tepat sasaran. Bahkan belum nampak dalam sistem pelaporan yang akurat terkait anggaran itu," jelasnya.

"Kami mengharapkan adanya program di Dinas Pariwisata untuk menerbitkan buku sejarah tentang objek wisata yang ada serta sejarah tentang Kesultanan Siak yang mana buku ini bisa dikomersilkan kepada wisatawan yang datang, sehingga ada oleh-oleh yang bermanfaat yang mengandung nilai sejarah dan pembelajaran," ungkapnya.

8. Fraksi Han-Nas
Pandangan umum Fraksi Han-Nas, pemerintah daerah diminta tetap mengoptimalkan kinerja untuk hasil yang baik, dengan peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangaunan daerah.

"Terhadap belanja pegawai maupun barang kami mengharapkan agar pemerintah daerah lebih efisien, mengutamakan manfaat dan prioritas,’’ ucapnya.

Mengenai terjadinya peningkatan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Siak, serta upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang bukan hanya mencakup upaya pembangunan kegiatan produktif tetapi juga menyangkut upaya pemberdayaan yang menjamin keluarga miskin memperoleh apa yang menjadi haknya, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak, diharapkan pemerintah daerah nantinya memberikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan.

Mengenai adanya kondisi pandemi Covid-19 memberikan pemahaman terhadap upaya penanggulangan saat ini diperlukan beberapa tindakan khusus dalam menghadapinya dan praktiknya negara atau daerah memberlakukan kebijakan isolasi karantina dan pembatasan sosial dalam upaya mencegah penularan virus dengan level komitmen dan efektivitas yang berbeda.

Kami meminta penjelasan kebijakan pembatasan guna mencegah penularan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian kemudian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19," ungkapnya.(mng/adv)