JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang pengelolaan utang pemerintah pusat yang dinilai kurang efektif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, penambahan utang pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan.

"Walaupun nambah utang kita, tapi sudah bisa dilihat hasilnya. Seperti infrastruktur jadi baik, kemiskinan menurun, sampai akhirnya Covid-19 ini," ujarnya dalam video conference, Jumat (8/5).

Sri Mulyani menegaskan, pihaknya sangat menghormati hasil temuan BPK tersebut. Pihaknya juga memastikan, penggunaan utang dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Menurutnya, analisa BPK tersebut sebagai pengingat agar pemerintah semakin berhati-hati. "Fiskal adalah instrumen. Tapi bukan berarti kita ugal-ugalan. Jadi, ya kita hormati saja," ucapnya.

Sri Mulyani menjelaskan, kondisi keuangan negara saat ini cukup berat. Sebab, penerimaan negara turun drastis, sementara belanja meningkat tajam untuk penanganan dampak wabah Covid-19.

Atas dasar itu, dia menambahkan, instrumen utang menjadi alternatif. "Kalau hanya mengamankan APBN kita sendiri ya udah nggak usah belanja, kan nggak bisa begitu," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi