“Yang jelas ada orang-orang yang mengumpulkan dana diduga untuk money politics,” terang pria yang berasal dari Bank Indonesia itu. Orang-orang itu diduga kaki tangan kandidat yang terlibat dalam pilkada serentak, 9 Desember nanti. Mereka kerap mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening tertentu.

Agus tak mau mengumpar data intelejen instansinya karena hal itu masih perlu diverifikasi KPK. Lembaga antirasuah itu diharapkan bisa mengukur siapa saja nama-nama dalam LHA itu yang perlu didalami, salah satunya melalui penyadapan telepon.

“Tugas kami menyadap transaksi keuangnya, tugas KPK salah satunya kan menyadap telepon,” ujarnya.

Agus menyayangkan KPU kurang tegas terhadap penggunaan dana kampanye. Hal itu yang kemudian menimbulkan celah para kontestan pilkada serentak menggunakan rekening sendiri untuk kegiatan kampanye. Dari situ terjadi peluang timbulnya transaksi keuangan mencurigakan.

“Sejak beberapa bulan lalu kami sudah mengimbau hal ini ke KPU. Saya bahkan pernah usul yang tidak menggunakan rekening dana kampanye disanksi saja,” terangnya.  PPATK menemukan banyak rekening dana kampanye yang mutasinya kosong. Padahal fakta di lapangan para kandidat bisa melakukan berbagai aktivitas kampanye, baik pengadaan atribut sampai melakukan rapat akbar.(gun/jpg)