Ia mengharapkan jangan sampai timbul persepsi dalam membayar pajak sebagai beban, mengingat setoran yang diberikan tujuannya untuk kepentingan masyarakat juga. Selain itu besaran yang dibebankan sangat kecil berdasarkan pada pertimbangan dari obyek pajak itu sendiri.

Legislator dari partai Hanura ini turut mengingatkan kepada dinas terkait Dispenda Rohil agar serius menjalankan pungutan PBB, seluruh petugas yang ada harus siap ke lapangan sesuai dengan kebutuhan. "Jangan malhttp://www.riaupos.co/admin/berita.php?m=news&go=sub&act=addas memunggut ke masyarakat jika memang sifatnya harus, kan itu sudah tugas mereka apalagi tentunya bagi setiap teknis kegiatannya pasti ada biaya bagi petugas tersebut," ujar Bakhtiar.

Pentingnya pengarapan berbagai sektor yang ada dalam rangka meningkatkan PAD memang tengah didorong berbagai pihak termasuk kalangan DPRD, hal ini tidak terlepas dari kian rendahnya perolehan dana perimbangan DBH yang diterima daerah. Untuk anggaran 2016 ini, Rohil mengalami pemangkasan mencapai Rp800miliar dari dana DBH. Hal ini memaksa setiap satker yang ada di lingkungan pemkab Rohil melakukan rasionalisasi anggaran, karena mesti memotong 20 sampai 42 persen kegiatan yang ada. (fad/adv)