RENCANA pengawasan oleh Badan Keamanan Nasional melalui badan antariksa Amerika Serikat atau NASA, telah memicu reaksi penolakan masyarakat. Kritik keras datang dari para aktivitas pejuang kemerdekaan privasi.
Rencana pemerintah yang bisa memantau jalur komunikasi warganya, termasuk juga update media online mereka, disebut sebagai upaya pemerintah yang terlalu berlebihan menjaga keamanan nasional. Bahkan ada yang menyebut rencana itu sebagai pembunuhan terhadap hak privasi seseorang. Meski sebagian lainnya, menilai rencana tersebut hanya sekedar berita lama yang muncul kembali dalam bentuk berbeda.
Dilansir CNN, Minggu (9/6), sebagian masyarakat AS merasa telah lama "dimata-matai" pemerintah mereka. Bahkan organisasi seperti Electronic Frontier Foundation atau EFF, mengungkapkan banyak informasi online milik pribadi yang dengan mudah diakses pemerintah.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Allstate atau Jurnal Nasional Heartland, mengungkapkan bahwa sebelum NSA berencana memantau aktivitas warga AS, 85 persen masyarakat percaya bahwa telepon, email bahkan pembicaraan online mereka sudah disadap.
Allen Trember dari San Luis Obispo, California, mengatakan bahwa kemajuan teknologi telah dimanfaatkan NASA untuk mematikan kemerdekaan rahasia pribadi. "Aku tidak menyukainya, tapi apa yang bisa saya lakukan tentang hal itu?" katanya.
Namun menariknya, sebuah survei gabungan nasional yang dilakukan pada bulan April oleh CNN, Time dan ORC International menemukan bahwa 40 persen responden bersedia menyerahkan sebagian dari kebebasan sipil mereka untuk peningkatan keamanan.
Berbagai pengguna twitter juga meretweet bahwa kemerdekaan privasi memang harus dikorbankan untuk kepentingan pemerintah. Terutama mencegah terjadinya terorisme.
"Jika pemerintah ingin melihat catatan telepon saya untuk membuat saya aman, itu tidak masalah. Lagipula di akunku tidak ada hal penting untuk disembunyikan," tweet Cayla Marie.
Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa hampir setengah orang Amerika mengatakan pemerintah tidak akan pernah menyalahgunakan akses data yang mereka ambil. Namun demikian, Leslie Harris, presiden dari kelompok kebebasan sipil Amerika, tetap menilai langkah pemerintah itu telah melanggar hak azasi paling mendasar manusia, yakni kebebasan.
"Dalam demokrasi konstitusional seperti Amerika Serikat, tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, bukan mengorbankan kebebasan untuk keamanan," katanya.(afz/jpnn)
