DPR Minta Kepesertaan BPJS Jadi Syarat Layanan Pertanahan Dibatalkan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim minta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membatalkan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan. ”Jika di . . .