JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Masinton Pasaribu, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian perkara bernomor 79/PUU-XVII/2019 tentang penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menghormati putusan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berdasarakan undang-undang yang baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Pimpinan KPK harus menyertakan surat perintah penyidikan (sprindik) ataupun surat perintah . . .
Dengan adanya Dewan Pengawas KPK dikhawatirkan dapat memperlambat kinerja KPK, bahkan berpotensi memunculkan konflik kepentingan.Berita terkaitTindak pidana korupsi kerap kali terjadi dalam waktu yang cepat, tak sedikit proses suap yang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR telah mengesahkan rancangan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi undang-undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
