alexametrics
Jumat, 29 November 2024    |              
KPAI PKU


KORUPTOR


Halaman. 2
Ferrari dan Belasan Mobil Mewah dari 4 Koruptor Kasus Asabri Dilelang

Ferrari dan Belasan Mobil Mewah dari 4 Koruptor Kasus Asabri Dilelang

Hukum | Kamis, 10 Juni 2021 - 18:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (PPA Kejagung) melelang 16 unit mobil mewah milik empat tersangka kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri . . .

Tujuh Penyelenggara Pilkada Dipecat
LOLOSKAN EKS KORUPTOR

Tujuh Penyelenggara Pilkada Dipecat

Politik | Kamis, 04 Maret 2021 - 08:56 WIB

(RIAUPOS.CO) - Polemik kelayakan eks terpidana kasus korupsi Yusak Yaluwo yang maju dalam pilkada Boven Digoel, Papua, memakan korban. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tujuh penyelenggara pemilu akibat kasus . . .

Jokowi Pastikan Tak Akan Lindungi Koruptor
SOAL SUAP BANSOS JULIARI

Jokowi Pastikan Tak Akan Lindungi Koruptor

Nasional | Minggu, 06 Desember 2020 - 14:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan suap program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19. Hal ini . . .

Edhy Prabowo Akui Belanja Berbagai Barang Mewah 

Edhy Prabowo Akui Belanja Berbagai Barang Mewah 

Olahraga | Jumat, 04 Desember 2020 - 10:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang telah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan izin benih . . .

MA Keluarkan Aturan Koruptor Bisa Dipidana Seumur Hidup
HUKUM

MA Keluarkan Aturan Koruptor Bisa Dipidana Seumur Hidup

Hukum | Senin, 03 Agustus 2020 - 14:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Isinya tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Aturan tersebut mengatur . . .

Hukuman Mati untuk Koruptor di Tengah Pandemi

Hukuman Mati untuk Koruptor di Tengah Pandemi

Nasional | Selasa, 02 Juni 2020 - 10:23 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengingatkan lagi bahwa korupsi di tengah pandemi pasti diproses hukum. Keterangan tersebut dia sampaikan kemarin . . .

Eks Ketua KPK: Putusan Hakin Terhadap Koruptor Mengkhawatirkan
PERADILAN

Eks Ketua KPK: Putusan Hakin Terhadap Koruptor Mengkhawatirkan

Nasional | Minggu, 03 Mei 2020 - 20:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, merasa prihatin terkait putusan lembaga peradilan yang belakangan ini memotong dan melepaskan pelaku korupsi. Menurutnya, Mahkamah Agung (MA) masih . . .

Eks Ketum PPP Romy Bebas, Berikut Penjelasan KPK

Eks Ketum PPP Romy Bebas, Berikut Penjelasan KPK

Advertorial | Kamis, 30 April 2020 - 12:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy, resmi bebas dari tahanan KPK, Rabu (29/4/2020) malam. Itu setelah JPU KPK menerima surat dari ketua pengadilan tindak . . .

ICW: Rata-rata Koruptor Indonesia Hanya Dihukum 31 Bulan
KORUPSI

ICW: Rata-rata Koruptor Indonesia Hanya Dihukum 31 Bulan

Hukum | Minggu, 19 April 2020 - 21:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hukuman yang diberikan terhadap pelaku korupsi belum memberikan efek jera. Sepanjang 2019 saja rata-rata hukuman yang dijatuhkan Pengadilan terhadap koruptor hanya 2 . . .

Koruptor Bebas di Tengah Corona Murni Penyelesaian Pidana
HUKUM

Koruptor Bebas di Tengah Corona Murni Penyelesaian Pidana

Hukum | Rabu, 08 April 2020 - 13:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerapkan penanganan overstaying sebagai salah satu resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Hal itu merupakan salah satu target capaian kinerja Pemasyarakatan pada 2020. “Penanganan overstaying di seluruh . . .

Pembebasan Bersyarat Tidak untuk Koruptor

Pembebasan Bersyarat Tidak untuk Koruptor

Nasional | Selasa, 07 April 2020 - 09:31 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wacana pembebasan sejumlah narapidana (napi) koruptor sebagai bagian dari pencegahan Covid-19 akhirnya diklarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memamstikan para koruptor tidak masuk hitungan untuk pembebasan bersyarat . . .

Giliran KPK Klarifikasi soal Usulan Yasonna Koruptor Dibebaskan
HUKUM

Giliran KPK Klarifikasi soal Usulan Yasonna Koruptor Dibebaskan

Hukum | Minggu, 05 April 2020 - 15:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklarifikasi pernyataan soal menyambut baik wacana pembebasan narapidana korupsi. Ghufron menegaskan, pada faktanya napi korupsi tidak sesak seperti sel . . .

Tolak Pembebasan Napi Koruptor
WABAH CORONA

Tolak Pembebasan Napi Koruptor

Hukum | Minggu, 05 April 2020 - 13:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah mendapat kritik pedas, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akhirnya “menyerah”. Dia menegaskan komisi antirasuah menolak pandemi Covid-19 dijadikan alasan untuk membebaskan narapidana (napi) kasus korupsi . . .

Yasonna Sebut 64 Koruptor Penuhi Syarat untuk Bebas, Termasuk OC Kaligis
HUKUM

Yasonna Sebut 64 Koruptor Penuhi Syarat untuk Bebas, Termasuk OC Kaligis

Hukum | Minggu, 05 April 2020 - 12:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membantah tudingan ingin membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus corona atau Covid-19. Tudingan ini mencul ketika adanya syarat . . .

Puluhan Napi Korupsi Berpeluang Bebas, Jika Usulan Yasonna Diterima Jokowi
ICW MENOLAK

Puluhan Napi Korupsi Berpeluang Bebas, Jika Usulan Yasonna Diterima Jokowi

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 19:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah nama napi tindak pidana korupsi yang bebas apabila usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamongan Laoly diterima oleh Presiden . . .

 WP KPK Minta Yasonna Jangan Manfaatkan Pandemi Corona
BEBASKAN KORUPTOR

WP KPK Minta Yasonna Jangan Manfaatkan Pandemi Corona

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 18:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) secara tegas menolak usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly yang berencana membebaskan 300 narapidana korupsi. Meski wacana itu . . .

Sindir, Pukat UGM : Yasonna Konsisten Banget Bebaskan Napi Koruptor
ALASAN VIRUS CORONA

Sindir, Pukat UGM : Yasonna Konsisten Banget Bebaskan Napi Koruptor

Nasional | Kamis, 02 April 2020 - 16:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memwacanakan akan membebaskan narapidana kasus korupsi yang usianya di atas 60 tahun. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran . . .

Usulkan ke DPR, Yasonna Ingin Ratusan Napi Koruptor Bebas
ANTISIPASI VIRUS CORONA

Usulkan ke DPR, Yasonna Ingin Ratusan Napi Koruptor Bebas

Hukum | Rabu, 01 April 2020 - 17:03 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengakui saat ini rumah tahanan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) sudah over capacity atau kelebihan muatan. Sehingga hal ini dibutuhkan trobosan . . .

Barang Elektronik dan Emas Koruptor Dilelang, Ini Harganya
HUKUM

Barang Elektronik dan Emas Koruptor Dilelang, Ini Harganya

Hukum | Kamis, 12 Maret 2020 - 15:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melelang barang rampasan negara secara terbuka atau open bidding, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Barang yang . . .

Sambut Dua Jenderal, Mahasiswa Demo Tuntut Wabup Bengkalis Ditahan
DEMONSTRASI

Sambut Dua Jenderal, Mahasiswa Demo Tuntut Wabup Bengkalis Ditahan

Pekanbaru | Kamis, 13 Februari 2020 - 01:15 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Ratusan mahasiswa yang mengaku berasal dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Riau (AMMAN-R) menyampaikan aspirasi dan menuntut agar Wakil Bupati Bengkalis Muhammad agar segera ditahan. Aksi tersebut . . .

Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
DITEKEN KEMENKUMHAM

Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU

Hukum | Rabu, 04 Juli 2018 - 17:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kemenkumham resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 yang mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar‎, . . .

no-image.jpg

Deklarasi Terbuka Anti Caleg Koruptor

Politik | Selasa, 03 Juli 2018 - 12:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pendaftaran calon legislatif (caleg) mulai dibuka, Rabu (4/7). Partai politik (parpol) peserta pemilu didorong berani mendeklarasikan diri tidak bakal mengajukan nama caleg yang pernah masuk penjara karena . . .

KPU Berlakukan Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg, Kata Menkumham...
DITETAPKAN JELANG PENDAFTARAN KANDIDAT

KPU Berlakukan Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg, Kata Menkumham...

Politik | Senin, 02 Juli 2018 - 21:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Adapun regulasi itu sekaligus melarang para mantan . . .

Sudah Berlaku, Larangan Eks Koruptor Nyaleg Abaikan Menkumham
DITERAPKAN KPU

Sudah Berlaku, Larangan Eks Koruptor Nyaleg Abaikan Menkumham

Politik | Senin, 02 Juli 2018 - 19:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Regulasi terkait larangan mantan narapidana (napi) korupsi jadi caleg, sudah mulai berlaku meski beleid itu belum ditandatangani Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly.Menurut Ketua Komisi . . .

no-image.jpg

KPU Tetap Larang Koruptor Nyaleg

Politik | Senin, 25 Juni 2018 - 12:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Polemik pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan anggota DPR dan DPRD kembali berlanjut. Penolakan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan PKPU tak menghalangi langkah KPU . . .

Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG

Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU

Hukum | Kamis, 07 Juni 2018 - 20:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang syarat calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019 tidak akan ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.Keputusan Wiranto . . .

KPU Yakin Menkumham Tanda Tangani Draf Pelarangan Eks Koruptor Jadi Caleg
DIKIRIMKAN HARI INI

KPU Yakin Menkumham Tanda Tangani Draf Pelarangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Politik | Senin, 04 Juni 2018 - 19:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana untuk melarang mantan narapidana koruptor menjadi caleg tetap diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, saat ini KPU sedang merampungkan draf PKPU mengenai larangan itu.Menurut Komisioner KPU, . . .

Saat Jokowi Terkesan Bermain Dua Kaki soal Polemik Mantan Koruptor Nyaleg
PKPU HARUS DISIKAPI TEGAS

Saat Jokowi Terkesan Bermain Dua Kaki soal Polemik Mantan Koruptor Nyaleg

Politik | Sabtu, 02 Juni 2018 - 19:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)‎ - Rencana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melarang narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif harus disikapi tegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol . . .

Pengamat Kecam Jokowi karena Sebut Napi Korupsi Punya Hak Jadi Caleg
RENCANA KEBIJAKAN KPU

Pengamat Kecam Jokowi karena Sebut Napi Korupsi Punya Hak Jadi Caleg

Hukum | Jumat, 01 Juni 2018 - 20:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pro dan kontra terus berkembang terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan mantan narapidana korupsi memiliki hak untuk menjadi calon anggota legislatif (calag).Pasalnya, pernyataan orang nomor satu . . .

Peraturan KPU soal Larangan Koruptor Nyaleg, DPR: Muaranya di Kemenkumham
JADI POLEMIK

Peraturan KPU soal Larangan Koruptor Nyaleg, DPR: Muaranya di Kemenkumham

Hukum | Rabu, 30 Mei 2018 - 21:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Evaluasi terhadap rancangan Peraturan KPU yaang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)."PKPU) sebaiknya memang dievaluasi," kata Anggota Komisi II . . .

Jokowi-JK Beda Pandangan soal Koruptor Dilarang Nyaleg, Kata Elite Demokrat...
TERKAIT WACANA KPU

Jokowi-JK Beda Pandangan soal Koruptor Dilarang Nyaleg, Kata Elite Demokrat...

Politik | Rabu, 30 Mei 2018 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto ikut angkat bicara terkait perbedaan cara pandang Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terhadap aturan KPU yang melarang mantan narapidana . . .

Begini Komentar OSO soal Beda Pendapat Jokowi-JK Terkait Koruptor Nyaleg
WACANA KPU

Begini Komentar OSO soal Beda Pendapat Jokowi-JK Terkait Koruptor Nyaleg

Politik | Rabu, 30 Mei 2018 - 16:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Perbedaan pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) menuai beragam tanggapan.Adapun Ketua Dewan Perwakilan . . .

Polemik Koruptor Boleh Jadi Caleg, Ini Tanggapan Jokowi
RENCANA KPU

Polemik Koruptor Boleh Jadi Caleg, Ini Tanggapan Jokowi

Politik | Selasa, 29 Mei 2018 - 20:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Hak untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dimiliki para mantan narapidana kasus korupsi. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Presiden menyampaikan hal itu kala ditanya . . .

KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Ini Tanggapan Ketua DPR
BATASI HAK POLITIK

KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Ini Tanggapan Ketua DPR

Politik | Senin, 28 Mei 2018 - 16:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana tentang pelarangan terhadap mantan napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwanti-wanti Ketua DPR Bambang Soesatyo.Menurut Bamsoet, sapaannya, KPU akan melanggar . . .

Tetap Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Alasan KPU
MESKI DITOLAK SEJUMLAH PIHAK

Tetap Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Alasan KPU

Politik | Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif tetap akan dikeluarkan. Demikian ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.Adapun hal itu dilakukan . . .

Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg, PAN: Kalau Masih Ada, Partai Bunuh Diri
PERATURAN KPU

Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg, PAN: Kalau Masih Ada, Partai Bunuh Diri

Politik | Sabtu, 26 Mei 2018 - 18:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Larangan mantan narapidana korupsi atau koruptor untuk menjadi calon legislatif (caleg) mendapat dukungan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Hakam Naja.Menurutnya, partai sama saja bunuh . . .

Ini Kata Pakar Hukum soal Wacana Pelarangan Nyaleg bagi Eks Napi Koruptor
USULAN KPU

Ini Kata Pakar Hukum soal Wacana Pelarangan Nyaleg bagi Eks Napi Koruptor

Politik | Kamis, 19 April 2018 - 17:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Publik terus menyorori wacana pelarangan mantan narapidana (napi) korupsi menjadi calon legislatif (caleg) di pemilihan umum (pemilu) 2019.Adapun Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) mengusulkan aturan itu sebagai . . .

Pengajuan Remisi 14 Koruptor Ini Ditolak, Berikut Daftarnya
TIDAK DIIZINKAN KPK

Pengajuan Remisi 14 Koruptor Ini Ditolak, Berikut Daftarnya

Hukum | Kamis, 17 Agustus 2017 - 19:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pada peringatakn HUT ke-72 RI tahun ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi bagi 400 narapidana kasus korupsi di seluruh daerah.Akan tetapi, di antara . . .

no-image.jpg

Koruptor Adalah Penderita Sakit Jiwa

Kesehatan | Kamis, 28 Januari 2016 - 16:20 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Definisi sehat menurut WHO adalah bahwa sehat bukan saja tidak ada penyakit atau kecacatan tetapi mencakup hal yang lebih luas yaitu sehat secara fisik, mental dan sosial.Oleh . . .

Massa LSM Penjara di Pekanbaru Desak Tangkap Para Koruptor

Massa LSM Penjara di Pekanbaru Desak Tangkap Para Koruptor

Riau | Kamis, 17 Oktober 2013 - 14:33 WIB

Riau Pos Online-Massa pengunjukrasa dari Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) mendesak apar hukum di Provinsi Riau dan KPK menangkap koruptor-koruptor yang sudah diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK sesuai . . .

Halaman. 2












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com