JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memperingati . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat masih terus menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kemarin (28/4), aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka menolak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) di DPR menarik diri dari tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya menyebut, ketiga . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyatakan, fraksinya menolak membahas rancangan undang-undang (RUU) apa pun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi Covid-19 di . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, dalam RUU Omnibus Law yang bakal dibahas di DPR juga membahas nasib para pekerja di sektor informal dan juga . . .
JawaPos.com – Pemerintah dan DPR tetap ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi global virus Corona atau Covid-19. Jika hal itu terus dilanjutkan, hal ini berpotensi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Reformasi ekosistem ketenagakerjaan harus segera dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran di tengah perlambatan ekonomi. Pernyataan itu diungkapkan Peneliti Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) Nanang Sunandar, dalam . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengatur ancaman hukuman cukup berat bagi mereka yang melanggar hukum. Mereka yang menggunakan data pribadi bukan miliknya terancam hukuman penjara . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Massa buruh dari FSB Kamiparho KSBSI Kota Dumai unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Dumai, Senin (2/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menyampaikan aspirasi menolak rancangan undang-undang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkal Pinang, Bangka Belitung juga menyoroti berbagai rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka mendesak DPR menolak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur peredaran uang kartal. Namun, RUU tersebut pada akhirnya tidak jadi masuk dalam program prioritas. Padahal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- RUU Cipta Kerja semakin menjadi polemik. Selain didemo para buruh, muncul desakan agar pemerintah menarik rancangan peraturan yang masuk Omnibus Law. Ada lima alasan yang mendasari tuntutan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Partai Golkar menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, pertemuan itu salah satunya adalah membicarakan tentang dua draft Rancangan Undang-Undang (RUU) . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Meski diliputi pro dan kontra, namun nasib RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap berjalan. Sekertaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pemerintah akan menggelar road show . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sikap untuk menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi UU resmi di Indonesia. Sebab, terdapat beberapa pasal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah digodok pemerintah dan DPR tidak hanya bermasalah di isu perburuhan dan lingkungan. Namun juga berpotensi merusak sistem desentralisasi . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah diserahkan ke DPR. Bersamaan itu pula naskah yang beredar luas ke publik itu terus menuai polemik. . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kerja! Kerja! Kerja! Slogan Kabinet Kerja era kepimpinan Presiden Joko Widodo periode I ini bakal benar-benar diterapkan. Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CLK) klaster . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
