KEDAULATAN NEGARA

Gubernur Kepri Minta Indonesia Ambil Alih Kontrol Udara dari Singapura

Sumatera | Senin, 21 Maret 2016 - 01:07 WIB

Gubernur Kepri Minta Indonesia Ambil Alih Kontrol Udara dari Singapura
Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani.

TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) HM Sani berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih kontrol ruang udara atau Flight Information Region (FIR) di Provinsi Kepri yang kini dikuasai oleh negara Singapura. ”Karena itu berhubungan dengan kedaulatan NKRI,” ujar Sani belum lama ini.

Selain itu lanjutnya, persoalan tersebut juga sudah cukup lama terjadi. Namun, hingga kini belum juga ditemukan solusi penyelesaian untuk mengatasi permasalahan tersebut. ”Ini sudah menjadi persoalan yang cukup lama. Sebaiknya harus  segera diselesaikan,” pintanya.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya mengatakan, Pemerintah Indonesia dipastikan akan kesulitan untuk memenuhi permintaan Gubernur HM Sani tersebut. Pasalnya, dari keputusan Navigasi Udara Regional yang digelar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) di Bangkok, Thailand pada tahun 1993, Indonesia harus terlebih dahulu menjadi anggota Dewan ICAO. 

”Di dalam ICAO itulah Indonesia harus mampu melobi untuk mengambil FIR,” terangnya.

Namun sejatinya, Pemerintah Singapura sama sekali tidak berniat untuk menguasai wilayah kedaulatan udara Indonesia khususnya di Kepri.

”Singapura memanfaatkan FIR itu hanya untuk kepentingan keamanan, seperti permasalahan keamanan di wilayah Kepri yang menyangkut kepentingan Singapura,” sebutnya. Selain itu, negara yang berjuluk seribu satu larangan itu selama ini juga kerap kesulitan untuk  mendapat izin dari Indonesia dalam mengatasi permasalahan di perairan Indonesia.

Ngurah melanjutkan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait FIR, kini kementerian terkait diminta untuk saling bersinergi dalam mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia.

”Pembangunan infrastruktur dan kesiapan SDM sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan FIR. Dan Proses pembicaraan bilateral dengan Singapura sampai sekarang masih berlangsung,” sebutnya.(cr23)

Laporan: RPG

Editor: Fopin A Sinaga









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook