JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya pemerintah menjadikan Batam untuk menyaingi Singapura dalam berebut investor rupanya masih jauh dari harapan. Karena itu, seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah berjanji bakal merombak Batam agar bisa lebih bersaing dengan Negeri Singa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, salah satu penyebab kurang optimalnya Batam sebagai magnet investasi adalah banyaknya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. ’’Saya ingin dualisme kewenangan ini segera diselesaikan,’’ ujarnya saat rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Selasa (19/1/2016).
Menurut Jokowi, tumpang tindih kewenangan antara dua institusi tersebut berdampak buruk pada kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, kelambanan dalam perizinan, hingga aspek ketenagakerjaan. ’’Ini era kompetisi, seluruh kawasan ekonomi harus punya daya saing,’’ katanya.
Setelah rapat terbatas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih menimbang dua opsi terakhir yang sudah digodog di Kantor Kemenko Perekonomian. Pertama, menjadikan kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki fasilitas lebih luas. Ke dua, melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam ke dalam Pemerintah Kota Batam. ’’Sampai rapat tadi, dua opsi itu masih akan difinalkan,’’ ucapnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui, pembahasan terkait Batam memang bukan perkara mudah, karena terkait dengan pihak pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Batam, maupun kepentingan investasi. ’’Ini persoalan rumit karena tumpang tindihnya juga rumit,’’ ujarnya.
Karena itu, Darmin menyebut dirinya belum memiliki gambaran opsi pertama atau opsi ke dua kah yang kemungkinan bakal diambil. Menurut dia, pemerintah masih harus menakar untung rugi dua opsi tersebut. Namun, dia meyakinkan jika solusi yang akan diambil nanti bakal berdampak positif bagi perkembangan Batam. ’’(persoalan tumpang tindih) Batam ini sudah 35 tahun, jadi kami minta waktu sedikit lagi untuk selesaikan,’’ katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, salah satu kendala yang sering dihadapi investor di Batam adalah persoalan lahan. Sebab, selama ini Batam belum memiliki tata ruang yang komprehensif sehingga tidak sinkron antara tata ruang versi pemerintah kota dan pemerintah provinsi. ’’Itu tugas saya untuk membenahi regulasinya,’’ ucapnya.(owi/kim)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
