“Mari kita pedomani peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan barang dan jasa. Cermati betul, gejolak ekonomi makro, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,” pendapat Fraksi Bintang Nasdem, melalui juru bicaranya, Nasrul.

Ini juga disampaikan Fraksi Partai Golkar yang terdiri dari Maharnis Zul, Hendri Wanto dan YB Dt Parmato Alam. “Dalam pengelolaan keuangan daerah, kiranya selalu mempedomani aturan. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tak diingini,” kata Maharnis Zul.

Legislator ini menyebut, walaupun pagu dana untuk setiap SKPD sudah ditetapkan dalam APBD 2016, namun Golkar  tetap bersaran, agar efisiensi anggaran jadi pertimbangan.(frv/mng)