BATAM (RIAUPOS.CO) - Ini pernyataan yang disampaikan pemerintah pusat menyikapi seringnya demonstrasi buruh di Batam. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyampaikan arahan-arahan.

Kepada Gubernur Kepulauan Riau, Luhut meminta dibuat peraturan tentang pembatasan waktu dan tempat demo. Untuk polisi, melalui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar memerintahkan kepala satuan seperti Kapolda dan Kapolres untuk menindak tegas setiap pendemo melanggar aturan dan bertindak anarkis.

"Pak Gubernur segera buat Pergubnya, setelah itu, Kapolda, jajaran TNI, Kejaksaan saling bekerja sama menegakkan aturan itu," pinta Luhut saat rapat bersama di Gedung Graha Kepri Batam Centre, Kamis (18/2/2016).

Luhut meminta gubernur membatasi tempat demo hanya di tiga tempat saja. Persis di DKI Jakarta yang hanya membolehkan di bundaran HI, depan Istana negara dengan jarak 100 meter, dan DPR RI. Juga dibatasi jam demonya.

"Tidak boleh demo di kawasan industri, tidak boleh sweeping, tidak boleh mengajak pekerja yang tak mau demo untuk demo, tidak boleh mengangu arus lalu lintas, dan tidak boleh menganggu manajemen atau proses produksi dan tidak boleh anarkis," tegas Luhut.

Kapolri langsung menyanggupi dan langsung meminta Kapolda Kepri dan Kapolres yang hadir untuk mengawal pelaksanaan Pergub nantinya.

Kapolri bahkan meminta jajarannya menggunakan langkah persuasif saat ada demo. Ia pun menguraikan 6 tahapan pendekatan yang dilakukan saat demo. Mulai melakukan penggawalan, menghalau massa tanpa senjata atau tangan kosong, penggunaan gas air mata, water canon, hingga tahapan keenam yakni melumpuhkan pendemo yang anarkis dengan senjata.

"Kalau demonya damai ya kawal dengan damai, kalau anarkis boleh gunakan pendekatan keenam," ujarnya. Pendekataan keenam yang dimaksud adalah penggunaan senjata untuk melumpuhkan yang anarkis. Bahasa awamnya, tembak di tempat yang benar-benar anarkis setelah semua tahapan pendekatan dilakukan masih tetap tidak mau menurut.