PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman mendesak kepolisian menangkap aktor intelektual kasus perusakan atribut Partai Demokrat. Menurut dia, kasus yang terjadi akhir pekan lalu itu harus menjadi atensi penegak hukum. Karena di samping sudah menjadi isu nasional, masalah perusakan atribut dirasa telah merusak sistem demokrasi yang telah berjalan sejak lama.
“Ini menurut hemat saya bukan hanya sekadar masalah atribut. Tapi jauh di dalamnya ada nilai demokrasi di sini. Bila ini dibiarkan dampaknya akan sangat luar biasa. Sistem demokrasi yang telah berjalan sedemikian rupa bisa tergerus. Maka publik akan sangat menentukan ketegasan aparat dalam menegakan hukum,” ujar Taufik kepada Riau Pos, Rabu (19/12).
Ia juga meminta agar polisi bersikap adil. Bilamana ada dugaan keterlibatan aktor intelektual, Korps Bhayangkara harus mengambil tindakan tegas.
Karena dari isu yang telah beredar dari elite parpol maupun Menko Polhukam baru-baru ini memang ada keterlibatan aktor intelektual. Sehingga polisi harus menuntaskan kasus ini secara terang benderang.
“Kalau enggak, kepercayaan masyarakat akan luntur. Keberadaan negara ini tentu untuk pelayanan bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat yang utama,” sambung politikus Gerindra itu.
Secara hukum, lanjut dia, bila pelaku perusakan menyatakan bahwa ada yang menyuruh dengan iming-iming dibayar, maka sudah masuk unsur pidana di sana. Karena ada seseorang yang menjadi otak dalam aksi tersebut. Sedangkan pelaku hanya eksekutor yang terpedaya akibat iming-iming otak pelaku.
Sebelumnya, tokoh nasional ramai-ramai menanggapi kasus perusakan atribut Demokrat yang terjadi di Kota Pekanbaru. Salah satunya Menko Polhukam Wiranto yang menyebut ada keterlibatan oknum PDIP dan oknum Demokrat. Ia juga meminta agar permasalahan itu tidak dipolarisasi dan dibesar-besarkan. Karena dikhawatirkan mengancam pelaksanaan Pemilu 2019.
Tanggapan Wiranto juga telah direspons oleh Demokrat melalui sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/12). Melalui Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan, partai berlambang mercy itu membantah ada keterlibatan pihaknya dalam perusakan atribut caleg PDIP. Menurut dia pernyataan itu mengada-ngada dan seolah dipaksakan.
“Letak baliho Caleg PDIP itu di Tenayan Raya. Jauh dari jalan protokol dan area kunjungan Presiden Jokowi. Bahkan pada hari itu Pak SBY memerintahkan kader untuk tidak melaksanakan aksi balas dendam dan meminta menurunkan atribut Demokrat saja,” paparnya.
Sedangkan untuk dugaan keterlibatan oknum Ketua DPC PDIP, Riau Pos mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua DPD PDIP Riau Prof Rokhmin Dahuri. Namun pesan singkat yang dikirim sebagai konfirmasi tidak ditanggapi mantan menteri era Megawati Soekarnoputri itu.
Sementara Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru Agung Nugroho SE menjalani pemeriksaan di Mapolresta Pekanbaru, Rabu (19/12). Pantauan Riau Pos, dalam pemeriksaan itu hadir kader Partai Demokrat seperti Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Sekretaris DPC Partai Demokrat Tengku Azwendi Fajri SE dan lainnya.
Agung diperiksa sebagai saksi dalam kasus perusakan atribut caleg PDIP Efendi Sianipar di Kecamatan Tenayan Raya. Ia mengatakan, kader Demokrat tidak ada melakukan balas dendam. Apalagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta diturunkan atribut sehingga tidak ada lagi bersinggungan dengan partai lain.
‘’Waktu itu beliau meminta untuk seluruh kader reda dan tidak ada namanya balas dendam,’’ katanya.
Menurutnya ada rekayasa yang disampaikan pihak luar, seperti ada kader yang ‘’menjilat’’ ke atasan untuk mencari nama.(nda/man)
