INHIL (RIAUPOS.CO)-Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berdiri kokoh hendaknya dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dibina sejak kecil.
Demikian disampaikan Bupati indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan usai meresmikan pemakaian gedung PAUD Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Rabu (9/1) yang juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Syamsuddin Uti, Bunda PAUD Inhil Hj Zulaikhah Wardan, Camat Tembilahan Hulu M Nazar dan lain sebagainya.
Menurut Bupati, selain fokus pada penambahan jumlah anak didik, PAUD juga harus fokus pada kualitas tenaga pengajar sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas. “Maka dari itu mari kita cari tenaga pendidik, atau guru yang berkompeten,” harapnya.
Tidak hanya sampai disitu, bentuk perhatian lainnya yang diberikan oleh Bupati terhadap penyelenggaraan PAUD, khususnya bagi lembaga PAUD Desa Pekan Kamis adalah melalui penyaluran bantuan dana pendidikan.
Oleh karena itu diharapkan lembaga pendidikan ini segera mengurus izin agar segala bentuk bantuan yang bersumber dari dana pemerintah dapat direalisasikan. Dengan demikian bermanfaat terhadap kepentingan sekolah.
Sejalan dengan itu Pemkab Inhil juga mencantolkan program pendidikan melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang telah dimulai sejak tahun 2013 silam. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan.
Pada tahun 2018 tercatat pertumbuhan lembaga PAUD di Kabupaten Inhil naik begitu signifikan dengan persentase kenaikan mencapai 200 persen dari yang sebelumnya 153 lembaga PAUD menjadi 474 lembaga PAUD.
Sedangkan dilihat dari jumlah peserta didik, Kabupaten Inhil pun pernah dikukuhkan sebagai salah satu yang terbaik secara nasional. Hal tersebut dapat diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) anak 0 sampai dengan 6 tahun yang mengenyam pendidikan PAUD.
“Di tahun 2013 hanya berada pada angka 53 persen. Pasca pelaksanaan Gerakan Paudisasi, angka tersebut melejit hingga menyentuh angka 92 persen. Sementara target Pemerintah Pusat hanya 73 persen,”imbuhnya.(adv)
