Pendidikan menjadi kata kunci utama agar kehidupan masyarakat menjadi baik. Apakah pendidikan agama, pendidikan umum dan sebagainya. Rendahnya pendidikan seseorang akan membawa efek domino yang cukup besar pada keluarganya. Rendahnya tingkat pendidikan akan berimbas pada kemiskinan pada seseorang, karenanya jika hendak terbebas dari kemiskinan kejarlah pendidikan itu setinggi-tingginya.
Pada suatu masa lalu, pengentasan kebodohan menjadi salah satu program utama. Program ini cukup baik, karenanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk pengentasan kebodohan ini, karena ketika itu masih banyak anak-anak di Riau yang tidak bersekolah, dengan program yang di buat ini semua anak harus sekolah, apapun caranya.
Bagaimana hasil darin pelaksanaan program itu sekarang? Tak ada yang tahu, apakah program itu berhasil menekan angka kebodohan di Riau atau sebaliknya. Pihak terkait sampai saat ini rasanya belum pernah melakukan evaluasi apakah program itu berhasil atau tidak. Kalau memang berhasil seharusnya program ini harus dilanjutkan, jika tidak harus ada solusi lain bagaimana mengatasinya.
Betapa tidak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau kepada sejumlah media menyatakan sebanyak 50 ribu jiwa atau 1,8 persen dari jumlah penduduk di Riau masih buta huruf. Warga yang masih buta huruf tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota di daerah ini.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penduduk yang buta huruf Kepulauan Meranti yakni 2,45 persen, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf menurut kabupaten dan kota terbanyak berasal dari Kabupaten Pelalawan yakni 3,02 persen.
Persentase terendah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf adalah Kota Dumai yang tercatat sebesar 0,16 persen, Kota Pekanbaru 0,56 persen, Kabupaten Rokanhilir 1,54 persen, Bengkalis 1,41 persen, Kabupaten Rokan Hulu 0,81 persen, Kabupten Kampar 1,19 persen, Kabupaten Siak 1,97 persen, Kabupaten Inderagiri Hilir 0,86 persen, Kabupaten Inderagiri Hulu 1,54 persen, dan Kuantan Singingi 1,56 persen.
Sebenarnya program pengentasan kemiskinan itu cukup baik dan sejatinya pula dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini penting, jangan sampai program yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat harus terhenti dan putus begitu saja. Sayang seribu kali saying, banyak pemimpin di negeri ini yang tidak peduli terhadap itu.
Mereka lebih memilih program sendiri yang kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Rakyat tak dapat nak menolak, akhirnya program itu terbuang percuma, anggaran yang dikeluarkan dengan cukup besar itu terbuang percuma. Sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mengentaskan kebodohan itu. Jangan ada lagi kebodohan di Riau. Suai tak?****
GEMA SETARA - Redaktur Pelaksana Harian Riau Pos
