PUSAT Latihan Tari Laksemana yang dipimpin SPN Iwan Irawan Permadi sukses tampil di pembukaan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung di Jakarta 6-7 Maret lalu.
Dihadapan Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Plt Laksemana membawakan sebuah tarian berjudul Zapin Sri Buantan. Bahkan tari yang pernah tampil di Pertemuan Zapin Nusantara tahun 2015 itu juga ditampilkan di hadapan 500 delegasi dari 49 negara, delegasi tiga negara pengamat, empat anggota “kuartet” kelompok negosiasi perdamaian Palestina-Israel (Rusia, Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa), dan Dewan Keamanan PBB.
Menurut Iwan, pada pembukaan KTT OKI itu ada dua sanggar di Indonesia yang dipilih untuk menampilkan karya tari. Riau kesenian Saman dari Aceh. “Ya, kita terpilih untuk mengisi pembukaan KTT OKI tersebut. Dan memang karya berjudul Zapin Sri Buantan ini kita unggah ke youtube, sebelumnya. Kemudian, dilirik sama Badan Ekonomi Kreatif Pusat dan alhamdulillah kita terpilih,” ucap pengagas Pasar Tari Kontemporer Internasional ini.
Ditambahkannya, memang saat ini ada sebuah tantangan bagi pelaku seni di Sumatera, Riau terutama. Tantangan itu berupa semangat untuk menggali potensi yang ada di daerah kita masing-masing karena hari ini, bentuk dna konsep seni dari Sumatera sedang dilirik oleh pusat. Buktinya, lanjut Iwan Irawan, dalam peresmian KTT OKI itu, panitia mengatakan ingin menampilkan bentuk seni yang lain dari yang telah ada selama ini.
“Targetnya ya, kesenian yang ada dan banyak sekali di luar Jawa. Nah, ini yang saya maksudkan sebuah tantangan. Artinya, tinggal kita lagi bagaimana mengolah, menggali kekayaan yang ada di daerah kita lalu kemudian menggunakan kemajuan tekhnologi dan mencari link yang bagus ke luar. Terkait acara KTT OKI ini, memang panitia mencari karya seni tari yang ada kaitannya dengan Islam. Dalam hal itu, tentulah zapin sangat dekat hubungannya dengan negara-negara Islam. Tetapi kemudian, pilihan itu juga ditetapkan karena selama ini zapin belum begitu familiar di kalangan pemerintah pusat, terutama di kalangan pejabat-pejabat negara Republik Indonesia,” jelas Iwan lagi.
