*Hasil Kajian LPPM Unri
PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Sistem Informasi Prof Dr Syaiful Bahri atas nama Rektor Universitas Riau (Unri), Jumat (18/11/2022) secara resmi menyerahkan hasil kajian penguatan data dan kelembagaan serta penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi di Gedung Rektorat Unri Panam Pekanbaru. Dalam acara tersebut hadir mendampingi Kepala Bappeda Rohul, Kabid Litbang Bappeda Rohul Nelson ST, Tajarussalim SE, Rosnawati SAP dan Dodi Pernandez. Kajian penguatan data kelembagaan serta penanggulangan kemiskinan itu, dilaksanakan atas kerja sama Unri dalam hal ini LPPM Unri dengan pemerintah daerah melalui Bappeda Rohul dengan tenaga ahli yang melaksanakan kajian terdiri dari Dr Dahlan Tampubolon SE MSi selaku ahli sosial ekonomi. Kemudian Dr Sri Endang Kornita SE MSi selaku ahli sosial kependudukan, Bunga Chintia Utami SSos ME selaku ahli perencanaan wilayah dan pedesaan serta Misdawita SSi ME selaku ahli statistik sosial.
Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi kepada Riaupos.co, Jumat (18/11/2022) menyebutkan, berdasarkan hasil kajian tersebut, Tim Peneliti dari LPPM Unri memberikan 10 rekomendasi untuk penanggulangan kemiskinan di Rohul.
Pertama, strategi penanggulangan kemiskinan harus disusun secara terpadu, saling terkait, sistematis dan tidak saling terpisah dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dari berbagai elemen dimensi kemiskinan.
Kedua, program pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada desa-desa dan kecamatan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di desa-desa.
Ketiga, upaya pemberdayaan perlu dilakukan dari tingkat atas hingga ke bawah dengan cara mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Keempat, paradigma pendidikan perlu dimodifikasi. Artinya bobot pengajaran di sekolah harus lebih ditekankan pada pengetahuan praktis/teknis atau kejuruan sebagai dasar pengembangan keterampilan yang diperlukan mereka dalam kehidupan nyata sesuai dengan lingkungannya.
Kelima, penduduk usia sekolah yang putus sekolah perlu diberikan pendidikan informal yang lebih menekankan pada pengetahuan dan kemampuan praktis.
Keenam, untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kemiskinan, perlu dikembangkan survei yang lebih rinci melalui sampel yang lebih banyak agar informasi yang diperoleh lebih variatif dan mendalam.
Ketujuh, perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap data makro dan mikro kemiskinan yang bersifat umum dan spesifik lokal. Data mikro kemiskinan lebih bersifat identifkasi, sedang data makro untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan.
Kedelapan, untuk menilai kemajuan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan perlu pemutakhiran data terhadap jumlah masyarakat miskin yang telah ditetapkan. Sehingga nantinya akan diperoleh data base kemiskinan yang menyeluruh, lengkap dan up to date.
Kesembilan, perlu dikembangkan aplikasi atau sistem pemantauan efisien (early warning system) untuk mengetahui penyebab perubahan kemiskinan masyarakat, seperti indikator harga produsen, indikator harga konsumen, dan indikator upah.
Kesepuluh, perlu memperkuat kapasitas berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menggunakan indikator kemiskinan lokal untuk berbagai kepentingan, terutama yang menyangkut program pembangunan.
''Berdasarkan hasil kajian, salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rohul, adalah tersedianya data kemiskinan yang tepat dan akurat, agar dapat digunakan sebagai penentuan target, pelaksaan program, bahan perbandingan dan evaluasi kemiskinan yang tepat,'' ujar mantan Kadiskominfo Rohul itu.
Laporan: Engki Prima Putra
Editor: Edwar Yaman
