PEKANBARU (RP) — Provinsi Riau mendapat apresiasi pusat sebagai percontohan pengelolaan karet nasional. Ini dikarenakan pengembangan kualitas perkebunan karet dari sisi kualitas dan kuantitas terus memperlihatkan trend positif.

Salah satu indikator kepercayaan pusat tersebut diperoleh karena produksi karet Riau tiap tahunnya berkisar 500.000-600.000 ton per tahunnya.

Angka itu diperoleh untuk lahan perkebunan karet kurang lebih 600.000  hektare. Dan terlebih lagi, sebagian besar hasil produksi maupun kepemilikan lahan perkebunan tersebut dimiliki oleh petani swadaya.

Hal ini disampaikan perwakilan tim Kementerian Pertanian Ir Andjar Rochani MM dan Kasubdit Perkebunan Ir Viva Satriana MEng dalam rapat di aula Disbun Riau antara pihak Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Riau dan stakeholder terkait, Senin (30/12).

Menurut Andjar Rochani, Riau beserta lima provinsi yang lainnya yaitu Jambi, Kalsel, Kalteng, dan Sumsel ditunjuk sebagai pilot project pengembangan perkebunan karet dan diberikan program dalam bentuk pengadaan peralatan namun untuk operasional akan diserahkan kepada daerah.

‘’Di bidang agro industri, Riau bukan saja dikenal sebagai penghasil devisa dari subsektor perkebunan kelapa sawit saja. Namun juga dikenal sebagai penghasil bahan baku karet alam terbesar,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs Zulher MS merespon positif penunjukan Riau sebagai pilot project pengembangan industri karet rakyat tersebut.

‘’Riau memiliki potensi dalam pengembangan karet rakyat namun banyak kendala yang dihadapi. Seperti produktifitas yang rendah, kualitas tidak baik, kelembagaan petani, harga rendah hingga permintaan pasar yang semakin menurun,’’ terang Zulher.

Dia menilai, produktivitas petani di Riau masih sangat rendah, rata-rata petani itu menghasilkan getah hanya 9-10 kg/hari nya. ‘’Kami akan terus koordinasi dengan pemerintah pusat dan Disperindag Riau,” katanya.(rio)