JAKARTA (RP) - Tiga dari enam daerah yang melakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Riau yaitu, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti, belum mengumumkan nama-nama yang lulus tes CPNS 2013.
Pemko Pekanbaru yang rencananya mengumumkan kemarin, kembali mengundurkan jadwal hingga bulan depan.
Sementara Pemkab Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir tetap bersikukuh untuk mengembalikan ke pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Pemkab Meranti beralasan, hasil seleksi CPNS jauh dari harapan dan rasa keadilan masyarakat daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, tidak sampai lima persen anak daerah yang lulus passing grade (ambang batas nilai) sebagaimana diumumkan Kemen PAN-RB.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga Ketua Panselnas Pengadaan CPNS 2013, Eko Sutrisno mengatakan, tes CPNS dilaksanakan secara terbuka, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
Karena itu, seluruh WNI (Warga Negara Indonesia) berhak melamar di seluruh Indonesia. Tidak mesti putra asli daerah yang harus menempati formasi daerah yang bersangkutan.
‘’Putra Sulawesi, Maluku, Papua bisa duduk di instansi pusat, kalau dia lulus tes. Jadi tidak mesti warga Jabodetabek saja yang harus di instansi pusat. Begitu juga sebaliknya, yang dari Jawa bisa melamar di wilayah timur dan tengah,’’ ujar Eko Sutrisno di Jakarta, Senin (30/12).
Posisi PNS, kata Eko, bukan lagi pegawai daerah maupun pusat. Terlebih lagi dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
‘’Adanya UU ASN makin memperjelas, tidak ada PNS pusat dan PNS daerah. Semua sama, yang dilihat kemampuan saja,’’ jelasnya.
Di bagian lain, Kementerian PAN-RB kembali mengingatkan agar daerah secepatnya mengumumkan kelulusan tes kompetensi dasar (TKD), sehingga tidak merugikan para peserta tes.
Deputi Sumber Daya Manusia, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, seleksi CPNS 2013 ini merupakan hajat besar bukan hanya bagi Kementerian PAN-RB, tetapi untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, khususnya yang mendapatkan formasi CPNS.
Karena itu, ia mengatakan, harus selalu ada kerja sama yang baik antara pusat dan daerah. ‘’Barangkali masih ada instansi yang belum memahami betul, siapa yang harus mengumumkan hasil pengumuman CPNS itu,’’ ungkapnya.
‘’Jadi sudah jelas bahwa nilai-nilai mana yang harus mereka keluarkan, tanpa mengubah data-data yang telah ditetapkan oleh pusat,’’ imbuh Setiawan. (yud)
