PEKANBARU (RP) - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) HR Mambang Mit meminta PLN untuk memberikan solusi dan langkah kongkret untuk mengatasi krisis listrik yang berujung pemadaman bergilir di Provinsi Riau beberapa bulan terakhir.
Selain itu, perlunya kontribusi pihak swasta untuk mengatasi kondisi ini.
Hal itu dipertanyakan Wagubri saat rapat koordinasi di kantor Gubernur Riau yang juga dihadiri perwakilan PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR).
Menurut Wagubri, PLN tidak profesional dalam mengurus listrik di Riau. Hal ini dapat dilihat dari krisis listrik yang berkepanjangan tanpa ada solusi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Wagubri menilai, pihak PLN selalu berlindung pada kondisi alam dengan memberikan alasan kondisi debit air PLTA Koto Panjang sebagai penyebab krisis listrik ini.
‘’Alasan hujan-hujan terus, dari dulu selalu hujan yang jadi alasan PLN ini. Tidak mungkin hanya terpaku pada alam dengan tidak mencarikan solusi yang konkrit,’’ papar Wagubri saat membahas kondisi pemadaman listrik di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/8). Padahal, kata Wagubri, potensi sumber energi listrik di Riau sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Misalnya saja potensi batubara di mulut tambang Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu yang seharusnya dapat digarap maksimal untuk menjawab defisit listrik yang tidak kunjung tuntas. ‘’Kenapa itu tidak dijadikan alternatif solusi. Tetapi ini disia-siakan,’’ papar Mambang Mit.
Wagubri meminta PLN untuk segera menuntaskan masalah kekurangan daya listrik di Riau. Karena persolan listrik ini membuat masyarakat menderita. Kondisi itu, tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi sampai ke desa-desa. ‘’Kalau masih begini, sama saja kita kelaparan di lumbung padi. Atau kehausan di tengah danau. Ini karena perencanaan yang tidak maksimal. Jangan sampai ini berlarut-larut,’’ tegas Mambang Mit. Salah satu solusi yang menurutnya perlu dilakukan adalah meningkatkan kontribusi pihak swasta.
Pasalnya, kemampuan elektrifikasi swasta dapat mengurangi defisit listrik saat debit air PLTA Koto Panjang menurun. ‘’Misalnya Chevron, Indah Kiat dan pihak swasta lainnya yang memiliki kapasitas lebih untuk berkontribusi ke daerah. Coba dikumpulkan puluhan MW agar dapat membantu krisis listrik di Riau,’’ imbuh Mambang Mit.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau Said Mukri juga menyayangkan sikap PLN yang terkesan lamban menyelesaikan permasalahan krisis listrik tersebut. Bahkan, intensitas pemadaman bergilir terus bertambah.
Ia menyadari kondisi yang dialami PLN cukup rumit. Pasalnya, kapasitas elektrifikasi sangat tergantung pada curah hujan dan debit air di Koto Panjang. Kendati demikian, diperlukan solusi jangka panjang dalam menjawab masalah kelistrikan di Riau.
‘’Ya sejak dari dulu kita sudah ingatkan PLN mengenai pemadaman listrik ini. Kita minta dicarikan solusi, sehingga tidak berlarut-larut,’’ urainya.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Riau juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjawab krisis listrik tersebut. Seperti dengan menggalakkan program Solar Home System (SHS) dan beberapa pengembangan pembangkit yang melibatkan BUMD.
Di bagian lain, Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi kepada Riau Pos via telepon pun mengatakan, PLN seperti tak berdaya menyelesaikan masalah pemadaman bergilir ini. Tapi, lanjutnya, PLN mesti ada solusi.
‘’Sehabis reses ini kita (DPRD Riau, red) akan undang PLN untuk hearing. Ini sudah terlalu membuat masyarakat kesal. Apa betul yang terjadi, dan apa yang akan dilakukan PLN untuk mengatasi masalah ini, kita akan tanyakan nanti,’’ ujarnya.
Lebih tegas lagi Johar mengatakan, PLN jangan berdiam diri. ‘’Cari solusinya! Jangan berdiam diri saja. Jangan lagi masyarakat diberi janji-janji yang tidak terealisasi. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar,’’ kata Johar.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Riau Pos H Azis Zaenal SH MM meminta PLN untuk melakukan langkah-langkah cerdas dan konkret untuk menangani masalah pemadaman bergilir saat ini.
‘’Saya minta PLN, langkah-langkah untuk mengurangi/menghilangkan pemadaman yang sudah mengecewakan masyarakat harus konkret. Langkah konkret itu, adalah tunda penyambungan baru, optimalkan turbin-turbin pembangkit, kurangi pemakaian lampu-lampu jalan, sewa genset-genset besar, optimalkan daya serap interkoneksi dari daerah tetangga,’’ ujar Azis Zaenal.
Menanggapi pernyataan Mambang Mit, Deputy Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Syairul mengatakan, PLN tidak pernah bersembunyi di balik kondisi cuaca.
‘’Memang kondisi pembangkit yang ada di Sumatera terutama pemasok listrik ke Riau itu tergantung debit air seperti PLTA Koto Panjang, PLTA Maninjau dan PLTA Singkarak. Kondisinya memang seperti itu dan riil,’’ kata Syairul.
Sementara untuk pembangunan pembangkit di Peranap memang sedang dalam kajian PLN dan itu perlu proses yang panjang.
‘’Pembangunan pembangkit di Peranap itu perlu kajian yang mendalam, perlu proses, perlu izin, perlu lelang, dan ini tidak semudah menyewa genset. Itu sudah dalam proses yang dilakukan PLN,’’ kata Syairul.
Sementara untuk meminta listrik dari pihak swasta yang ada di Riau sudah dilakukan PLN sejak 2002 lalu saat PLN WRKR belum ada.
‘’Itu sudah dari dulu kami lakukan sejak masih PLN Wilayah III Sumbar dan Riau 2002 lalu. PLN sudah meminta pihak swasta di Riau untuk menyalurkan listrik ke masyarakat, tapi pihak swastanya menyatakan tidak mampu dan belum bisa berbagi dengan masyarakat Riau,’’ kata PLN.
Bahkan PLN juga sudah pernah pernah meminta kepada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit untuk tidak menjual cangkang kelapa sawit kepada pihak lain selain PLN.
‘’Kami sudah datangi semua perusahaan yang bergerak di bidang sawit, kami minta mereka menjual cangkangnya ke PLN. Kami rencanakan membangun pembangkit dengan cangkang sawit. Tapi tidak ada yang bersedia, pemerintah daerah bisa mengatur Perdanya tentang itu agar kondisi Riau bisa lebih baik, tapi tidak pernah ada,’’ kata Syairul.(rul/rio/uli)
