PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Dalam kurun waktu dua tahun yakni periode 2018-2019, konflik harimau Sumatera dan manusia yang terjadi di tengah areal korporasi di landscape Kerumutan, sudah menewaskan tiga orang. Konflik tersebut diduga karena habitat harimau Sumatera telah rusak akibat banyaknya korporasi di sekitar areanya.
Terkait permasalahan tersebut, Jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), mendesak pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat mengembalikan ruang hidup habitat harimau Sumatera dengan cara mencabut izin korporasi sawit, tambang dan HTI yang selama ini penyebab punahnya Harimau Sumatera di tengah perayaan Hari Harimau Sedunia pada 29 Juli 2019.
‘’Pemerintah juga kami minta serius menjaga kawasan konservasi yang selama ini menjadi akses pemburu harimau karena tidak dijaga dengan serius oleh pemerintah,” kata Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo.
Temuan Jikalahari, konflik Harimau dan manusia terjadi di tengah areal Kerumutan sudah menewaskan tiga orang pada kurun waktu 2018-2019. Konflik pertama, terjadi pada Jumiati, karyawati PT THIP tewas diterkam Bonita (harimau Sumatera) di KCB 76 Blok 10 Afdeling 4 Eboni State PT THIP Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Inhil pada Januari 2018.
Kedua, pada 10 Maret 2018, Yusri tewas diterkam harimau saat bekerja membangun bangunan sarang walet di RT 038 Simpang Kanan Dusun Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inhil,” ujarnya.
Ketiga, pada 23 Mei 2019, Amri 32 tahun warga Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil tewas akibat diserang harimau di kanal sekunder 41 PT Riau Indo Agropalma (PT RIA).
“Ketiga kejadian tersebut terjadi di Kerumutan seluas 120 ribu ha sebagai habitat Harimau yang telah dirusak 15 korporasi HTI dan HPH dan 7 korporasi sawit,” sebut Okto.(sol)
