PEKANBARU (RP) - Dana perimbangan pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah masuk sebesar Rp2,5 triliun untuk triwulan I dan II 2013 terhitung, Senin (29/7). Sementara untuk triwulan III, bisa naik atau turun (fluktuatif) yang kemungkinan ditransfer ke daerah September mendatang.
Ini karena kucuran dana bagi hasil (DBH) untuk triwulan III merupakan selisih antara pembayaran 20 persen triwulan I dan II dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang terbit setiap tahun.
Permenkeu itu terkait besaran DBH untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
‘’Awal tahun itu ada SK Menteri ESDM tentang penetapan daerah penghasil Migas, dan peraturan dari Menteri Keuangan tentang DBH Migas dan Sumber Daya Alam serta dana perimbangan pusat ke daerah. Dikaitkan
dengan dana cadangan tahun sebelumnya dan pasokan Migas tahun 2013, sehingga triwulan III bagaimanapun perhitungannya pasti akan ada perubahan, ini harus dipahami terlebih dulu,” papar Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Jonli kepada Riau Pos, Selasa (30/7) di kantor Gubernur.
Sehingga jika ada daerah yang menerima DBH jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya, bukan terjadi penurunan pada penyaluran pusat ke daerah.
Namun lebih kepada perhitungan harga Migas dunia yang mungkin turun dan pasokan yang jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya berdampak pada penerimaan yang cenderung turun.
‘’Jadi kita jangan menilai dulu naik atau turun, karena dipengaruhi dengan pendapatan pajak, penghasilan Migas dan lainnya dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya sedikit, maka berdampak pada penerimaan 2013, dan demikian pula selanjutnya,” tambahnya.
Menurut mantan Kabid DBH Dispenda Provinsi Riau ini, pembayaran DBH triwulan I dan II baik dari Migas dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penerimaan pajak dan lainnya sudah masuk sebesar Rp2.582.742.600.000 ke kas daerah.
Memang yang paling besar berasal dari Migas sebesar Rp1,4 triliun. Lalu DAU sampai Juli sudah masuk Rp423.868.018.000 dan BOS yang sudah masuk untuk triwulan III karena perhitungannya sejak Januari, yakni sebesar Rp459.952.181.338.
Berbeda antara BOS yang dihitung sejak Januari, DBH Migas yang merupakan pendapatan paling besar dalam dana perimbangan, disalurkan terhitung Desember. Di mana pada triwulan I (Desember 2012-Februari 2013) dan triwulan II (Maret-Mei 2013) diterima masing-masing sebesar Rp407 miliar dan sisa dana cadangan 2012 sebesar lebih Rp500 miliar. Sehingga total yang sudah ada di kas daerah sebesar Rp1,4 triliunan.
Disinggung mengenai data keseluruhan total dana perimbangan atau DBH tersebut, Jonli menegaskan, perhitungan dan validitasnya ada di Dispenda Riau. Karena berkaitan dengan penerimaan pajak.
‘’Penyaluran triwulan III biasanya setelah Dispenda Provinsi Riau dan kabupaten/kota mengadakan rapat rekonsiliasi penyaluran DBH di Jakarta dengan pihak Dirjen Perimbangan Keuangan Menkeu,” tambahnya.
Lanjut Jonli, biasanya triwulan III (Juni-Agustus) adalah selisih dari total penerimaan DBH Migas berdasarkan lifting dari Desember 2012 sampai Mei 2012, dikurangi penyaluran triwulan I dan II (40 persen) dari PMK awal tahun yang ditetapkan.
Demikian pula triwulan IV (September-November) dimana penyalurannya merupakan total atau jumlah hasil lifting Migas Desember 2012 sampai dengan Juli 2013 (9 bulan) dikurangi yang sudah disalurkan tri wulan I, II, dan III.
‘’September hingga November juga akan ada dana cadangan untuk 2014, hitungan total jumlah hasil lifting Migas Desember 2012 sampai November 2013 dikurangi yang sudah disalurkan tri wulan I-IV,” jelasnya lagi.
Terkait perkiraan alokasi penerimaan DBH Migas untuk Provinsi Riau 2013, penerima tertinggi diperkirakan Kabupaten Bengkalis dengan total Rp2,19 triliun. Provinsi Riau mendapatkan Rp2,10 triliun.
Sementara target Bengkalis dari penerimaan DBH minyak bumi 2013 sebesar Rp2,687 triliun. Namun yang terealisasi sebesar Rp2,19 triliun. Jumlah itu menurun dibanding pada 2012 lalu sebesar Rp2,7 miliar.
‘’Setiap tahun kita membuat prediksi dan asumsi terjadinya penurunan lifting produksi minyak bumi, berkisar antara 10-25 persen. Pada 2013 ini, target penerimaan dari dana perimbangan DBH minyak bumi sekitar Rp2,687 triliun, terjadi penurunan sekitar Rp100 miliar, dibanding yang diterima tahun lalu,” jelas Kepala Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak Dispenda Bengkalis Achyan SE.
Pengurangan tersebut menurutnya karena adanya sumur minyak di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang sudah tidak berproduksi. Selain itu, harga minyak di pasaran dunia cenderung mengalami penurunan atau tidak stabil. Namun tidak tertutup kemungkinan, terjadi pencapaian target penerimaan dana perimbangan, bila sewaktu-waktu terjadi lonjakan kenaikan harga minyak mentah.
Sedangkan, dana perimbangan Kampar dari pusat pada APBD-P 2013 ini meningkat sebesar Rp44,37 miliar atau meningkat 2,59 persen dari APBD 2013. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Ir Hj Kholidah MM melalui Sekretaris Kampar (DPPKA) Kabupaten Kampar Erwan Taufik SE ME menyebut, sebelumnya dana perimbangan Kampar Rp1,71 triliun lebih, dan pada 2013 menjadi Rp1,754 triliun lebih.
‘’Kenaikan itu terjadi pada pos anggaran bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, yang mana pada APBD 2013 sebesar Rp969,576 miliar meningkat pada APBDP menjadi Rp1,013 triliun,” ujar Erwan Taufik, Senin (29/7).
Penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dari perimbangan atau DBH Migas pada 2013 ini mencapai Rp367,54 miliar. Sedangkan sebelumnya, yakni 2012 mencapai Rp351,95 miliar. Kemudian ditambah lagi dengan DBH pajak pada 2012, kemarin sebesar Rp54,67 miliar dan DBH reboisasi sebesar Rp12,67 miliar.
‘’DBH Inhil tidak terjadi penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan ada beberapa item yang mengalami kenaikan. Angka itu sesuai dokumen APBD Inhil 2013,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil Dr Hj Alvi Purwati Alwie SE MM, Senin (20/7).
Kepala Bidang (Kabid) DBH Dispenda Kota Pekanbaru, Ahmad Fauzan menyebut, DBH yang diterima Pekanbaru terdiri dari dua sektor. Pertama DBH yang berasal dari pusat yakni dana perimbangan (DBH pajak dan DBH sumber daya alam) dengan total realisasi tahun 2012 sebesar Rp491 miliar. Sedangkan pada 2013 sampai dengan triwulan III sebesar Rp208 miliar.
‘’Untuk DBH provinsi memang belum terealisasi, padahal sudah mendapatkan rekomendasi dari provinsi tetapi meski demikian belum kunjung dicairkan,” terang Fauzan kepada Riau Pos, Senin (29/7).
Fauzan menambahkan, tentang turunnya DBH sendiri tidak bisa diketahui dari aspek apa. Karena DBH 2013 baru diketahui pada akhir tahun. Setelah diketahui baru dapat diketahui jelas apakah ada penurunan DBH tersebut.
Sementara DBH Migas bagi daerah penghasil seperti Siak mengalami penurunan pada 2013. ‘’Ada beberapa daerah yang tak mengalami penurunan, Siak salah satunya,” kata Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Siak Razali Jata, Senin (29/7).
Ia menyebutkan, pada triwulan pertama lifting Migas, seharusnya 25 persen, namun pada kenyataannya yang tercapai 23 persen. Sementara di triwulan II, harusnya mencapai 50 persen, namun yang tercapai 47 persen. ‘’Ini dapat dipastikan, triwulan III dan IV tak akan mencapai sesuai perencanaan,” sebut Razali.
Pada pertemuan di Surabaya daerah penghasil Migas sudah disampaikan dan dibahas, terhadap solusi permasalahannya, agar lifting DBH bisa kembali normal.
Diakui dia, kendala teknis ini, berdampak pada peningkatan laju produksi, yang muaranya pada penerimaan DBH. ‘’Untuk nominal angka riilnya saya tak ingat,” kata mantan Kabag Ekonomi Setdakab Siak ini.
Sementara Kepala DPKA Rokan Hulu Jaharuddin SP MM melalui Kabid Perimbangan Afrizal menyebutkan, terjadi penurunan penerimaan DBH Migas. Menurut Afrizal, Rohul telah menerima realisasi DBH triwulan I dan II 2013 sekitar Rp311.064.712.060 dari total DBH Rp612.374.118.000. Total penerimaan triwulan I dan II DBH Rohul tersebut, termasuk dana cadangan (kurang bayar) pada 2012 yang diterima pada Februari 2013 lalu sekitar Rp111 miliar.
‘’DBH triwulan I dan II 2013 yang kita terima, bukan berdasarkan realisasi produksi, tapi penyaluran DBH masing-masing 20 persen dari pagu perkiraan alokasi, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk triwulan III, realisasi DBH berdasarkan produksi dan harga jual minyak mentah,” ujarnya.
Pada tahun ini, jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Pelalawan sesuai APBD murni Kabupaten Pelalawan 2013 sebesar Rp959.793.493.000. Sekteraris Dispenda Pelalawan May Hendri kepada Riau Pos, Selasa (30/7), di Pangkalan Kerinci mengatakan, DBH tersebut terdiri dari beberapa item seperti DBH Pajak Pusat, DBH Pajak Provinsi, DBH Migas, DAU, DAK, Dana Hibah, Dana Darurat.
‘’Ya, pada 2013 ini, DBH Kabupaten Pelalawan sebesar Rp959.793.493.000. Sedangkan DBH untuk APBD Perubahan nanti masih dalam tahap penggodokan,” terangnya.
Sementara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kuantan Singingi belum mengetahui adanya pengurangan Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil (DBH), seperti yang dialami sejumlah daerah lain. ‘’Belum tahu kita ada pengurangan DBH, nanti kita cek dulu di situs Kementerian Keuangan,” kata Kepala Dispenda Kuansing H Nafrial SP MM saat ditemui Riau Pos di ruang kerjanya, Senin (29/7).
Biasanya, kata Nafrial, kalau ada pengurangan, pihaknya dipanggil untuk membicarakan terkait pengurangan DBH tersebut. ‘’Tapi sekarang kita belum ada dipanggil,” katanya.
Untuk keseluruhan, dana perimbangan pada APBD Kuansing pada 2013 mencapai Rp900 miliar lebih, yang sudah terealisasi sekitar 60 persen. Sedangkan target murni untuk tahun depan mencapai Rp1,051 triliun. ‘’Kalau ada pengurangan, kita akan lihat dulu, nanti kami sampaikan,” katanya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil, Drs Ferri H Parya, Selasa (30/7) menyebutkan, penerimaan DBH serta pendapatan yang sah lainnya di tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp28.324.742.588. Realisasinya mencapai Rp54.100.572.241 atau sekitar 191 persen.
Penerimaan DBH serta pendapatan yang sah lainnya di tahun anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp53.324.742.588. ‘’Realisasinya sampai bulan Juni 2013, masih nol persen,” ujar Ferri.
Berapa DBH 2013 yang akan diterima Dumai belum didapatkan kepastian. Pihak Dinas Pendapatan Dumai mengaku belum mengetahuinya. ‘’Kita belum tahun soal DBH itu,” sebut Afifuddin, Sekretaris Dinas Pendapatan Dumai.
Dumai bukan termasuk daerah penghasil minyak dan gas. Makanya DBH Migas untuk Dumai tidaklah sebesar yang didapatkan daerah tetangga seperti Bengkalis dan Rohil. Tetapi Dumai adalah daerah pengolah. DBH Migas yang didapatkan Dumai pun dinilai tidak porposional. ‘’DBD yang diterima Dumai sangat tidak proporsional sebagai daerah pengolah,” ujar Zainal Effendi, Ketua DPRD Kota Dumai.
Pada 2012 lalu, DBH yang diterima Kota Dumai sebesar Rp351,8 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Inhu H Arief Fadilah SE MSi belum dapat memastikan jumlah DBH untuk Kabupaten Inhu tahun ini. Karena sebutnya, ia sedang mendampingi Bupati Inhu dalam sautu kegiatan.
Hal itu disampaikan salah seorang Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Dispenda Inhu. ‘’Kadis sedang mendampingi bupati dan ketika saya hubungi, kadis bilang biar dia saja yang menyampaikannya. Karena takut salah dalam penyampaian nilai DBH yang diperoleh tahun ini,” ujar salah seorang Kabid di Dispenda yang tidak mau namanya dituliskan kepada Riau Pos, Senin (29/7).
Bahkan ketika Riau Pos mencoba menghubungi melalui ponselnya juga dalam keadaan tidak aktif. Karena sebelumnya, salah seorang stafnya menyebutkan Kadispenda akan masuk kantor pada petang.
Namun ketika ditunggu Riau Pos hingga pukul 16.30 WIB juga tak kunjung masuk kantor.
Sedangkan DBH non pajak atau Migas Kepulauan Meranti terealisasi sebesar 61,45 persen dari target Rp474,220 miliar atau baru terealisasi sebesar Rp291 miliar lebih.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengakui terjadi penurunan sekitar 5 persen dari tahun lalu yang ditargetkan DBH sebesar Rp545 miliar lebih. Namun hasil pasti untuk realisasi 2013 ini secara keseluruhan pada Oktober nanti setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
‘’Memang tahun ini cenderung agak menurun. Itu terbukti lifting Migas masih 45 persen pada semester pertama. Makanya, turun 5 persen. Tapi angka pasti menurunnya pada Oktober nanti setelah PMK. Kita juga melakukan rekonsiliasi (rapat koordinasi, red) membahas perubahan dan pergerakan DBH,” ungkapnya.(egp/rio/amy/evi/why/kas/ind/amn/sah/epp/aal/ilo/afr)
