PEKANBARU (RP)- Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mencarikan berbagai cara untuk mendapatkan persetujuan dalam penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seperti dengan menggandeng asosiasi dan pihak terkait yang berhubungan dengan rencana yang telah disusun.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Irhas Irfan kepada Riau Pos, saat ditemui di kantornya, Senin (30/7).

Menurutnya, dilibatkannya asosiasi karena tidak adanya tanggapan dari pusat atas usulan penambahan kuota yang diajukan Pemprov Riau.

‘’Seperti di Kalimantan, ada asosiasi yang bergabung juga dengan BP Migas untuk mengajukan penambahan kuota tersebut. Tetap kita akan melakukan itu. Yang terlibat di dalam asosiasi tersebut ada BP Migas, Pertamina, kalau perlu Pak Gubernur juga kita ikut sertakan,’’ paparnya.

Bahkan, dia menilai penambahan kuota tersebut mendesak untuk segera diterapkan. Pasalnya, jika usulan tersebut tidak direalisasikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan efek negatif dalam kegiatan dan aktivitas masyarakat.

‘’Apalagi kita akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Ini jelas berpengaruh kalau tidak dilakukan penambahan kuota BBM. Oleh karena itu, kita usulkan sesuai porsinya,’’ imbuh Irhas.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pihak Pemprov Riau sendiri sudah tiga kali mengirimkan surat kepada pusat. Langkah itu dilakukan untuk penambahan kuota BBM sebsar 30 persen, namun belum juga ditanggapi.

Kekhawatiran kelangkaan BBM di Riau berkaitan dengan akan digelarnya PON XVIII September mendatang.

Selain itu meningkatnya keperluan dan mobilitas di Riau yang terus berkembang menjadi salah satu pertimbangan lain Riau mengajukan penambahan kuota BBM.(rio)