PERLU ADA PERDA DISABILITAS

Surflayman Pimpin PPDI Riau

Riau | Kamis, 31 Maret 2022 - 15:21 WIB

Surflayman Pimpin PPDI Riau
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Riau Andry Rinaldi dan Ketua PPDI Riau Surflayman foto bersama peserta musda, Kamis (31/3/2022). (PPDI RIAU FOR RIAU POS.CO)

BAGIKAN



BACA JUGA


PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Riau menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di aula Batobo Dinas Sosial Riau, Kamis (31/3/2022).

Pada musda ini, ada dua kandidat calon ketua yakni HM Zein MAg dan Surflayman, sementara jumlah peserta musda yang memiliki hak suara sebanyak 26 orang, namun dua tak hadir sehingga suara yang sah hanya 24.


Dalam proses pemilihan suara, Surflayman terpilih dengan17 suara sedangkan M Zein dengan 7 suara. Ketua terpilih Surflayman berharap musda ini tidak menjadi perpecahan di tubuh PPDI.

"Ada teman-teman berjuang di luar PPDI saya harap kita tak bermusuhan, tetapi menjadi mitra dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan hak suaranya," ujar Surflayman.

Surflayman menjelaskan PPDi Riau di masa pandemi masih bisa melaksanakan kegiatan dengan keterbatasan. Program kerja yang telah ditetapkan menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan sehingga efektif dan efisien.

"Pengurus PPDI memiliki berbagai unsur baik dari unsur penyandang disabilitas, orang tua penyandang disabilitas dan media dengan berbagai pendidikan mulai dari SLB hingga perguruan tinggi," tutup Surflayman.

Kepala Dinas Sosial diwakili Kabid Rehabilitasi Sosial Andry Rinaldi mengatakan, berdasarkan UU RI No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah maupun daerah dan masyarakat  dalam bentuk rehabilitasi sosial guna memenuhi keperluan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

"Penanganan pelayanan disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama termasuk organisasi sosial seperti perkumpulan penyandang disabilitas, sehingga diharapkan pelaksanaan musda ini dapat menghasilkan kesepakatan yang baik dan menghasilkan program kerja yang dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Saya harapkan musda ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang dapat mendukung suksesnya program dalam menangani pelayanan penyandang disabilitas di Riau," ujarnya.

Ketua Panitia Kurniawan SE menjelaskan musda ini merupakan puncak kegiatan kepengurusan PPDI Riau masa bakti 2017-2022. Musda ini diselenggarakan untuk memilih ketua PPDi Riau masa bakti 2022-2027.

Ketua DPP PPDI Drs Gufron Sakaril mengatakan masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah seperti banyaknya anak-anak yang belum sekolah, penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan.

Di tingkat daerah perlu adanya perda terkait disabilitas.

"Di beberapa daerah sudah ada perda disabilitas . Walaupun undang-undang sudah ada namun perlu adanya implementasinya," sebut Gufron.

Dijelaskan Gufron, hak penyandang disabilitas tidak hanya bersentuhan dengan sosial, tetapi juga bidang lain seperti pendidikan dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan organisasi lainnya.

"Setelah rancangan program dibuat dengan baik kita bisa membuat rancangan apa yang akan kita ajukan kepada pemerintah. Bagaimana kita bisa memilih ketua PPDI di provinsi. Kita hatus lihat integritas dan kinerjanya," tutup Gufron.

Laporan: Henny Elyati (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi


 

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook