SELATPANJANG (RP) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengambil sikap atas pengumuman hasil ujian CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi dengan tegas menyatakan, mengembalikan hasil ujian tersebut dan proses penerimaan CPNS selanjutnya ke Menteri PAN-RB.
Bupati menegaskan, pengumuman seleksi CPNS oleh Kemen PAN-RB tersebut jauh dari harapan dan rasa keadilan masyarakat daerah.
Berdasarkan hasil perhitungan, tidak sampai lima persen anak daerah yang lulus passing grade sebagaimana diumumkan Kemen PAN-RB.
‘’Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengembalikan proses penerimaan CPNS ini ke Kemen PAN-RB. Hasil perhitungan kita, peluang anak daerah lulus kecil sekali, tidak sampai lima persen anak daerah terakomodir. Ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah,’’ tegas Bupati Irwan, Ahad (29/12). Bupati juga mengatakan bahwa pengembalian tersebut akan dilakukan secara langsung hari ini, Senin (30/12).
Menurut Irwan Nasir, sikap pemerintah kabupaten tersebut perlu dijelaskan agar masyarakat terutama peserta CPNS tidak kebingungan. Baginya, sangat tidak fair pemerintah pusat menyamakan kemampuan anak daerah dengan peserta tes dari luar daerah.
‘’Saya istilahkan saja, ayam bangkok jangan diadu dengan ayam ras. Sudah pasti kalah ayam ras. Anak-anak kita di daerah menempuh pendidikan dengan serba kekurangan mulai fasilitas dan berbagai sarana lainnya. Hasilnya tentu berbeda dengan anak-anak dari luar yang lulusan lembaga pendidikannya lebih baik dengan fasilitas lengkap. Kita ini daerah baru. Jadi, perlu pertimbangan dari pusat soal ini,’’ tambah Irwan.
Bupati berharap adanya semacam cluster dalam memprioritaskan kelulusan CPNS. Selain itu harus memperhatikan keadilan sosial jangka panjang mengingat yang lulus CPNS ini nantinya akan memegang posisi-posisi strategis pemerintahan di daerah.
Kalau kondisi kelulusan seperti sekarang, dikhawatirkan Kepulauan Meranti akan dikuasai orang-orang luar sehingga dalam 10 tahun ke depan diprediksi warga lokal akan termarginalkan di lembaga-lembaga pemerintahan daerah.
‘’Kita tidak ingin ke depan otonomi daerah ini membuat anak daerah menjadi tamu di daerah sendiri. Ini tentu bisa memunculkan situasi-situasi yang memicu iklim kurang kondusif di daerah dalam jangka panjang. Jangan sampai muncul lagi anggapan di masyarakat daerah bahwa mereka dijajah orang luar. Ini sangat berbahaya,’’ ungkap Irwan.
Irwan juga menyoroti sistem ujian CPNS yang menjadi ukuran satu-satunya bagi Kemen PAN-RB dalam menentukan kelulusan.
Menurutnya, sangat tidak fair penentuan kemampuan seseorang itu hanya dari ujian akademik sekitar satu dua jam.
‘’Pengalaman kita dalam pembinaan PNS, banyak PNS yang nilai tesnya bagus tidak mampu bekerja karena kemampuan teknis lainnya rendah seperti leadership, integritas, loyalitas dan kemampuan memahami situasi daerah. Akhirnya mereka minta pindah, sehingga kita dirugikan,’’ papar Irwan.
Bupati Irwan mengingatkan bahwa selaku pimpinan di daerah dirinya tentu mengedepankan kepentingan anak daerah. Terutama kepentingan jangka panjang dan stabilitas keamanan di daerah.
Dia tidak menginginkan hasil ujian CPNS ini memicu ketidakstabilan keamanan di daerah nantinya.
‘’Saya tegaskan, kita tidak menolak tetapi kita kembalikan ke MenPAN-RB selaku pemegang otoritas tertinggi dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Kita di daerah memikirkan situasi jangka panjang dan stabilitas daerah ini ke depan. Saya harap masyarakat terutama peserta tes CPNS bersabar dan tenang. Kita sama-sama menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya dari Kemen-PAN,’’ tutup dia.(amy)
