Laporan KHAIRUL AMRI, Pekanbaru khairul_amri@riaupos.co
Wakil rakyat, anggota DPR RI asal Riau mestinya bersama-sama memperjuangkan dana pusat (APBN) untuk sampai ke daerah ini. Minimal, Rp4 triliun setiap tahunnya dana APBN tersebut mesti diterima, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Riau.
Demikian disampaikan calon legislatif (caleg) PPP Riau untuk DPR RI, H Azis Zaenal SH MM kepada Riau Pos, Ahad (29/12). ‘’Minimal Rp4 triliun itu, dana APBN tiap tahun harus dinikmati oleh Riau ini. Eksekutif dan legislatif, para anggota DPR RI asal Riau mesti sama-sama memperjuangkannya,’’ kata Azis bersemangat.
Ketua DPW PPP Riau, yang juga Ketua Komisi C DPRD Riau masa bakti 2018-2013 ini menekankan, pentingnya perjuangan bersama untuk merebut dana APBN atau biasa juga disebut dana dekonsentrasi tersebut. Karena menurutnya, infrastruktur di Riau masih sangat jauh tertinggal dibanding daerah lain.
‘’Kita selalu disebut-sebut sebagai daerah kaya. Akibatnya dana APBN tidak signifikan kita (Riau, red) terima. Padahal, masih banyak infrastruktur di Riau yang memprihatinkan dan sangat memerlukan bantuan dari dana APBN. Caranya, ya cuma satu. Kita mesti bersama-sama eksekutif dan legislatifnya untuk mendesak dan mendorong serta meyakinkan pusat agar memberikan dana tersebut,’’ katanya.
Saat ini, kata Azis lagi, insfrastruktur jalan di Riau masih banyak yang rusak. Ia memaparkan data, dari 4.500 kilometer jalan negara di Riau, 30 persen-nya dalam kondisi rusak. Bisa dibayangkan kata Azis, kalau seandainya dana minimal Rp4 triliun per tahun itu sampai ke Riau, tentu infrastruktur jalan tadi bisa dibangun dengan baik.
Yang terjadi sekarang, lanjutnya, justru sebaliknya. Dana APBD Riau yang banyak terkuras untuk menyelesaikan ataupun melanjutkan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada.
‘’Cobalah tengok, Jembatan Siak IV misalnya. Mestinya pembangunan infrastruktur seperti ini dilaksanakan dengan dana APBN. Tapi apa yang terjadi. Dana APBD yang banyak tersedot ke proyek ini, sehingga proyek lain yang langsung menyentuh masyarakat tidak bisa dikerjakan,’’ ujarnya.(yls)
