Laporan KASMEDI, Rengat kasmedi@riaupos.co
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Inhu tahun 2014 capai Rp1,6 triliun lebih.
Jumlah tersebut naik dibanding APBD Inhu tahun 2013 yang hanya mencapai Rp1,4 triliun lebih.
Pembahasan RAPBD Inhu tahun 2014 dimulai sejak Senin (28/10) yang ditandai dengan rapat paripurna DPRD Inhu. Rapat paripurna tersebut diisi dengan pandangan empat fraksi yang ada di DPRD Inhu.
Kemudian pada Selasa (29/10) dilanjutkan jawaban pemerintah atas padangan umum empat fraksi mengenai nota keuangan RAPBD Inhu 2014.
Pandangan umum fraksi di DPRD Inhu seperti yang dibacakan juru bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Hj Wisma Happy SE, Fraksi Golkar memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemkab Inhu atas kerjanya yang sungguh-sungguh dalam menyusun RAPBD 2014.
Namun, hendaknya Pemkab Inhu tidak beranggapan bahwa anggota legislatif sebagai penghalang dalam penyusunan RAPBD 2014 Inhu.
‘’Fraksi Golkar memberikan masukan di antaranya, setiap SKPD agar melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, melaksanakan program dan kegiatan yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat, setiap program dan kegiatan harus jelas,’’ ujarnya.
Selanjutnya Manahara Napitupulu SH dari Fraksi Demokrat Plus mengatakan RAPBD 2014 yang telah disampaikan Pemkab Inhu hendaknya lebih memprioritaskan beberapa sektor pembangunan, terutama di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan SDM di Inhu.
‘’Karena sektor tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,’’ ujarnya.
Kemudian pandangan umum melalui fraksi gabungan perjuangan kerja bersama yang dibacakan Ivan Rivky SH menyampaikan lima poin penting di antaranya, lambatnya kerja di setiap satker, meminta penjelasan tentang sengketa lahan pembangunan stadion mini di Jalan Batu Canai yang belum terselesaikan, meminta penjelasan tentang pembangunan Puskesmas Sekip Sepayung yang sampai saat ini masih terhenti pengerjaannya.
‘’Hendaknya penerimaan CPNS di tahun yang akan datang tidak ada yang bermain,’’ harapnya.
Dari fraksi gabungan bersatu yang dibacakan oleh Suharto SH juga menyampaikan beberapa hal yakni, meminta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu untuk mencermati anggaran setiap satker dalam SKPD.
‘’Setiap penganggaran yang dibuat setiap satker masih terdapat banyak kesalahan serta masih banyak satker yang tidak bisa melaksanakan kegiatan yang telah disepakati,’’ ujarnya.
Menjawab hal itu, Wakil Bupati H Harman Harmaini SH MM mengatakan dan berharap jawaban pemerintah ini dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam proses pembahasan APBD 2014.
‘’Jawaban pemerintah untuk semua saran yang di ajukan oleh Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Plus, Fraksi Gabungan Perjuangan Kerja Bersama dan Fraksi Gabungan Bersatu secara umum disetujui.(muh)
