Laporan ADRIAN EKO, Pekanbaru
Janji kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zainai Ismail untuk mengembalikan jabatan sesuai dengan disiplin ilmu pejabat akhirnya terealisasi.
Selasa (29/5) siang, bertempat di ruangan melati kantor Gubernur Riau, 38 pejabat eselon III dan IV dilantik.
Beberapa pejabat dikembalikan ke jabatan sesuai disiplin ilmunya, termasuk di dalamnya, yang sempat heboh Indra Satria Lubis.
Indra sebelumnya sempat menolak pindah karena merasa mutasi terhadapnya tidak sesuai prosedur. Indra yang sebelumnya Kabid Holtikultura kembali ke Dinas Perhubungan Riau.
Hanya saja dia tidak kembali ke jabatan lamanya sebagai Kepala Bidang Angkutan Darat, melainkan menjabat sebagai Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan.
Meski memang terlihat beberapa pejabat yang sempat protes dikembalikan, namun Sekdaprov Riau membantah jika mutasi kali ini menyangkut hal tersebut.
Tidak ada lah, ini hanya mutasi biasa. Memang jika dilihat ada beberapa yang balik ke tempat lama tapi ada juga yang di tempat baru. Saya kira ini sebagai bentuk penyegaran saja. Tidak ada persoalan yang kemarin atau yang lainnya. Selamat bekerja untuk mereka yang mendapatkan jabatan tersebut dan jalankan amanat sebaik mungkin, terang Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus kepada Riau Pos, Selasa (29/5) usai melantik.
Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus juga didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Zaini Ismail dan dihadiri beberapa Staf Ahli seperti Fadrizal labay dan Feisal Qomar Karim.
Mereka yang dilantik terdiri dari 18 pejabat eselon III dan 20 pejabat eselon IV.
Meski menyatakan pelaksanan mutasi sebagai hal yang biasa, Wan juga menyatakan beberapa pejabat yang dilantik merupakan respon dari kepala satker usai mutasi besar-besaran beberapa bulan lalu.
Tidak hanya itu, Wan juga memberikan sinyal akan ada mutasi lainnya dalam waktu dekat, mengingat saat ini rekomendasi masih terus masuk dan sedang ditelaah BKD serta Baperjakat Riau.
Terkait rekomendasi Inspektorat untuk segera mengembalikan jabatan eselon sesuai dengan pendidikan dan kemampuan PNS, Wan Syamsir Yus menyatakan itu tidak wajib, karena hanya bersifat rekomendasi.
Itu sifatnya rekomendasi. Jadi bisa diikuti bisa tidak. Tapi saya lihat sudah diikuti dan dilaksankan BKD. Harapan kita semua tidak ada konflik lagi ke depannya. Namun jika memang ada, kita tetap akan melakukan pengecekan dan telaah. Ini sudah yang terbaik, terangnya.(muh)
