Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru agustiar@riaupos.co
Pada 2012 ini kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk Provinsi Riau yang tediri dari 12 kabupaten dan kota mengalami penurunan dari tahun 2011 lalu. Jika 2011, kuota BBM subsidi Riau itu 744,304 kilo liter (KL), 2012 justru turun menjadi 668,628 KL.
Begitu juga dengan solar, 2011 itu kuota Riau 674,838 KL, 2012 turun menjadi 668,628 KL, kerosene (minyak tanah) pun demikian, dari 105,255 Kl menjadi 66,426 KL. Namun untuk 2011 itu realisasi yang dilakukan Pertamina Unit Pemasaran Pekanbaru malah melebihi kuota itu, premium 762,910 KL, solar 679,780 KL.
Meski kuota BBM Riau turun, namun Sales Area Manager Pertamina Pekanbaru, Tengku Ezan menegaskan dari kuota yang diberikan BPH Migas pusat akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Riau sampai akhir tahun 2012 mendatang.
‘’Jadi masyarakat tidak usah panik, stok kita cukup. Tiga depot, Siak, Dumai, dan Tembilahan yang kita miliki, untuk ketahanan stok cukup baik,’’ kata Ezan kepada Riau Pos, Kamis (29/3) di kantornya.
Dijelaskannya, jika dibandingkan dengan kuota BBM subsidi Riau 2011 dengan 2012, memang turun namun dengan stok yang akan dimaksimalkan. Untuk penyalurannya pun disebutkan Ezan, sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2012, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu. Inpres nomor 5 tahun 2000, tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan BBM.
Saat ditanya terkait dengan kondisi saat ini, adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan juga usulan
dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas perdagangan dan perindustrian agar kuota BBM Riau ditambah, Ezan menegaskan bahwa untuk usulan penambahan kuota itu bukan wewenang Pertamina. Itu adalah upaya dari Pemerintah daerah yang mengusulkan langsung ke BPH Migas pusat selaku pengaturnya.
‘’Untuk usulan penambahan kuota ini tidak dari Pertamina, Pertamina hanya penyalur. Usulan itu dari Pemda langsung ke BPH Migas. Namun dapat dipastikan Pertamina siap memenuhi kebutuhan masyarakat soal BBM ini,’’ jelasnya.
Bagaimana dengan pengawasan terhadap penimbunan dan aksi borong BBM? Disebutkan Ezan lagi, pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina hanya sampai SPBU, selanjutnya dilakukan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. ‘’Pengawasan Pertamina hanya sampai SPBU,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Riau, Edy Kusdarwanto menyebutkan bahwa penambahan kuota ini sangat perlu, tentunya untuk mengimbangi lajunya pertumbuhan kendaraan di Riau, selanjutnya memenuhi kebutuhan dan pengembangan IKM, pemenuhan kebutuhan masyarakat.
‘’Dan juga kebutuhan sehubungan Riau sebagai pelaksana PON 2012 September mendatang,’’ sebutnya.(muh)
