PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Provinsi Riau menduduki posisi ke-10 jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia serta rangking ke-4 di Sumatera. Di mana berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Riau 5.538.367 jiwa.
‘’Salah satu penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau ini, selain migrasi masuk adalah tingginya angka kelahiran yang salah satu indikatornya adalah total fertility rate (TFR). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012) TFR Riau 2,9 anak per wanita usia subur. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil SDKI pada 2007 yaitu 2,7 anak per wanita usia subur,’’ kata Gubri diwakili Asisten III Setdaprov Riau Hardy pada acara Seminar Grand Design Pembangunan Kependudukan Riau 2010-2035 dan pengukuhan pengurus IPADI Riau Periode 2013-2016 di Hotel Aryaduta, Rabu (29/1).
Hadir pada acara tersebut Ketua Demografi Indonesia Dr Sonny B Harmadi, Ketua Ikatan Peminat Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Pusat Dr Priyono Tjiptoherijanto, Direktur Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Sunarto, Ketua Penyusun Grand Design Pembangunan Dr H Emrizal Pakis SE MM, Kepala Perwakilan BKKBN Riau Indrawarman dan Ketua IPADI Riau Prof Harlen.
Ditambahkannya, banyaknya migrasi masuk harus dikelola dengan benar agar bermanfaat untuk kemajuan Riau.
”Sementara TFR yang masih tinggi harus diturunkan supaya bisa mencapai dan memanfaatkan datangnya bonus demografi secara tepat waktu,” sebutnya.
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah 6,18 persen, tidak atau belum tamat SD 20,34 persen, tamat SD/MI/sederajat 28,37 persen dan tamat SMP/MTs/sederajat 18,56 persen.
‘’Angka kematian bayi di Riau masih 24 per 1000 kelahiran hasil SDKI 2012 serta angka harapan hidup berdasarkan sensus penduduk 2010 sebesar 71,2 tahun,’’ katanya.
Mengingat begitu penting bonus demografi untuk menciptakan peluang kesejahteraan pendudukan dan pentingnya grand design pembangunan penduduk Riau 2010-2035.
‘’Menjadikan grand design pembangunan kependudukan sebagai acauan untuk melaksanakan pembangunan kependudukan. Indikator-indikator yang ada dalam grand design pembangunan kependudukan ini saya harapkan bisa dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2018.,’’ kata Hardi.
Setelah grand design kependudukan disusun, diharapkan segera disusun grand design kependudukan kabupaten/kota.
‘’Kepada stakeholder yang terkait untuk berusaha menjalankan program-program yang ada dalam rangka mencapai target-target atau roadmap yang ada dalam grand design yang telah disusun,’’ ujarnya.
Dalam pada itu, Direktur Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Sunarto mengatakan saat ini masalah kependudukan semakin luas dan rumit.
Ini akibat dinamika penduduk seperti bertambahnya jumlah, struktur dan persebaran penduduk secara cepat sehingga berdampak kepada meningkatnya tekanan kepada ekonomi, sosial dan eksploitasi SDA.
Sementara Ketua Demografi Indonesia Soni mengatakan potensi pembangunan negara KB terabaikan. Di mana penurunan TFR ternyata stagnan 2,6. Jumlah keinginan masyarakat masih berkisar dua atau tiga anak.
Sedangkan Ketua IPADI Pusat Priyo Tjiptoherijanto mengatakan pada orde baru political will itu ada.
”Maksudnya agar kepala BKKBN gampang berkoordinasi dengan presiden. Sehingga apa yang diinginkan bisa terlaksana dengan lancar,” sebutnya.(eca)
