Laporan Tim Riau Pos, Pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu redaksi@riaupos.co
Pemerintah Provinsi Riau berharap Bupati Kampar H Jefry Noer dan Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi agar dapat meredam amarah warganya dan sama-sama berlapang dada untuk mampu mencegah terjadinya bentrok susulan, terkait sengketa lima desa.
Selain itu, kedua kabupaten dapat menahan diri sampai ada penyelesaian menyeluruh yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak.
‘’Seperti jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang masuk status lima desa. Tahan dulu, kami tunggu proses penyelesaiannya hingga benar-benar tuntas,’’ kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail, kemarin.
Zaini berharap dengan upaya yang dilakukan Pj Gubri untuk mempertemukan kedua pihak dapat terealisasi segera.
Supaya penyelesaian pun dapat dicarikan jalan keluar. Karena jika terus berlarut hanya akan berdampak buruk bagi masyarakat.
Sementara Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri) Djohermansyah Djohan memberikan tenggat waktu tiga hari kepada Bupati Rohul untuk mempelajari skema penyelesaian sengketa lima desa dengan Kabupaten Kampar.
Keputusan itu setelah bertemunya Pj Gubri dengan Bupati Rohul di VIP Lancang Kuning Bandara SSK II Pekanbaru, Rabu (29/1).
‘’Beliau (Achmad, red) akan mempelajari skema penyelesaian lima desa ini sampai akhir pekan. Setelah itu harus dilaporkan kepada saya,’’ kata Pj Gubri kepada Riau Pos, Rabu (29/1).
Diceritakan Dirjen Otda Kemendagri tersebut, pertemuan dengan Bupati Rohul berlangsung singkat sekitar pukul 06.00 WIB pagi. Sebab ia harus bertolak ke Jakarta untuk urusan di Kemendagri.
Setelah menerima laporan nantinya dari skema Bupati Rohul tersebut, Pj Gubri akan melakukan pertemuan bertiga antara Bupati Rohul dan Bupati Kampar H Jefry Noer.
Dalam pertemuan itulah maka diharapkan strategi yang sudah disiapkannya bisa dijalankan bersama demi kepentingan masyarakat di daerah tersebut.
‘’Setelah mengumpulkan skema dari kedua kepala daerah, nanti akan saya rangkum dan berikan solusi agar tidak terjadi lagi permasalahan di kemudiannya,’’ papar pria yang akrab disapa Pak Djo tersebut.
Seperti diketahui, Pj Gubri telah memanggil Bupati Kampar terlebih dahulu pada akhir Desember lalu dan Bupati Rohul pada awal Januari yang masih tertunda karena kesibukannya.
Saat dikirimkan surat kedua, Achmad juga belum bisa memenuhi undangan Pj Gubri. Hingga akhirnya pecah lagi bentrokan di lima desa pada Senin (27/1) lalu.
Sementara Kepala Kesbangpolinmas Provinsi Riau Rizka Utama menyikapi permasalahan di lima desa mengaku sudah berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten. Berikut meminta laporan dari Kesbangpol di daerah tersebut. ‘’Kondisi kondusif harus diwujudkan oleh kedua Bupati,’’ ulasnya.
Pascapertemuan yang sudah dilakukan Pj Gubri dengan Achmad, Rizka optimis akan pertimbangan selanjutnya yang diberikan oleh Pj Gubri. Dengan lebih memprioritaskan agar tidak mengorbankan masyarakat.
Jefry: Kampar-Rohul Bersaudara
Di tempat terpisah, Bupati Kampar H Jefry Noer mengimbau aparatur desa dan masyarakat untuk tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Apalagi, katanya, Kampar dan Rohul bersaudara.
‘’Kampar dan Rokan Hulu bersaudara. Dulu Rokan Hulu bagian dari Kampar. Jangan sampai anarkis, serahkan pada hukum yang berlaku,’’ jelasnya.
Jefry menegaskan sebab secara hukum pihaknya telah mengurus Desa Rimbo Makmur, Rimbo Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar secara hukum.
Kemudian Mahkamah Agung (MA) dalam amar putusannya bernomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012, memutuskan kalau Rimbo Makmur, Rimbo Jaya dan Muara Intan yang dulunya masuk dalam Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, kembali ke Kampar.
Begitu juga dengan Desa Intan Jaya dan Tanah Datar yang tadinya masuk ke Kecamatan Kunto Darussalam juga telah kembali ke Kampar.
Pada 8 Januari 2014, Kementerian Dalam Negeri dalam suratnya bernomor: 138/203/PUM, kemudian telah membikin kode administrasi lima desa yang sudah kembali ke Kampar tadi. Kode administrasi Rimbo Makmur 14.01.12.2009, Rimbo Jaya 14.01.12.2008, Tanah Datar 14.01.12.2007, Intan Jaya 14.01.12.2006 dan Muara Intan 14.01.12. 2005.
‘’Surat yang ditujukan kepada Pj Gubernur Riau Djohermansyah Johan itu diteken langsung oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri Drs Mohammad Roem,’’ kata Jefry.
Achmad Kumpulkan Dokumen
Dalam pada itu, Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan dokumen-dokumen maupun aturan yang memperkuat lima desa bagian dari Kecamatan Kunto Darussalam sesuai dengan Undang-undang Nomor: 53/1999 tentang pendirian Rokan Hulu.
‘’Kami lengkapi seluruh dokumen yang menyangkut lima desa yang selama ini dibina oleh Pemkab Rohul. Saya sudah sampaikan ke Pj Gubri, untuk sementara lima desa di-status quo-kan ke kami,’’ jelasnya.
Itu menjelang selesai tapal batas Rohul-Kampar. Karena pemerintahan desa yang resmi itu Rokan Hulu. Sebab lima desa, Kadesnya dipilih masyarakat, mempunyai kantor desa resmi dan dapat bantuan APBD Rohul setiap tahunnya.
Achmad meminta Pemprov Riau untuk secepatnya menyelesaikan tapal batas antara Rokan Hulu dengan Kampar. Sehingga permasalahan lima desa ini tuntas.
Menurutnya, masyarakat lima desa yang telah mengantongi KTP Rokan Hulu, tidak ada permasalahan, tapi mereka tidak menginginkan Kampar melaksanakan aktivitas di lima desa.
‘’Karena masyarakat resah. Kami minta Gubri agar Pemkab Kampar tidak melakukan aktivitas kegiatan apapun di sana, menjelang tuntas tapal batas yang difasilitasi Pemprov Riau,’’ tuturnya.
‘’Terjadinya bentrok, mungkin hal ini di luar prosedur. Karena selain pengaruh situasi kondisi di lapangan serta emosional, itu dapat dimaklumi,’’ katanya.
Situasi Kondusif
Pascabentrok personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Kampar dan Rohul, situasi di Desa Tanah Datar kembali kondusif, Rabu (29/1).
Kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT ke-64 Kabupaten Kampar di kediaman Kepala Desa Tanah Datar, Fadlan yang sebelumnya sempat ditentang Satpol PP Rohul dan massa pro Rohul juga berlangsung lancar.
Menteri Sosial RI Salim Segaf Aljufri yang dijadwalkan hadir bersama Pj Gubernur Riau Djohermansyah Djohan akhirnya batal hadir.
Namun, acara tetap berlangsung aman dengan pengawalan ketat angota Polres Rohul, Polres Kampar dan Brimob Polda Riau.
Hal itu diungkapkan Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono MM MHum kepada Riau Pos terkait kondisi terkini di lokasi bentrokan mengatakan bahwa situasi di lokasi sudah kondusif.
‘’Secara umum kondisi masih kondusif,’’ kata Condro. Meski begitu, Ia mengungkapkan aparat gabungan masih tetap disiagakan di lokasi.
Pernyataan Kapolda itu diamini Kapolres Rohul AKBP Onny Trimukti Nugroho MH.
‘’Seluruh anggota Polres Rohul, Satpol PP yang semula siaga di sana, hari ini (kemarin, red) kami tarik karena kondisi keamanan di sana kami nilai sudah kondusif. Namun sejumlah personel Brimob masih siaga untuk wanti-wanti,’’ jelas Onny.
Sementara, tujuh anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu yang sempat diamankan di Mapolda Riau, Selasa (28/1) pascabentrok, hingga kemarin masih menjalani pemeriksaan intensif. Ketujuhnya adalah, Alamsyah Nasution, Sumadi, Okta Yudha, Mampe, Rozeli Zuli, Raaf Rizar dan Tri Teguh.
Mereka menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.
‘’Mereka (tujuh anggota Satpol PP Rohul, red) masih menjalani pemeriksaan terkait peristiwa itu,’’ ujar Direktur Ditreskrimum Polda Riau Kombes Pol DTM Silitonga kepada wartawan, Rabu (29/1).
Direskrimum Polda mengatakan belum ada yang dijadikan tersangka. ‘’Belum ada yang kami tetapkan tersangka. Nanti jika sudah ditetapkan akan kami informasikan,’’ paparnya.
Kepala Satuan Satpol PP Rohul, Drs Roy Roberto membenarkan tujuh anggotanya saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolda Riau sebagai saksi terkait dugaan pengrusakan mobil milik Pemerintah Kabupaten Kampar.
Roy menuding, adanya keberpihakan Polri, TNI dan personel Brimob, saat bentrokan tujuh personelnya mengalami luka-luka akibat dipukuli.
‘’Kami menilai pihak keamanan tidak netral dan diduga pro ke Kampar. Sebab hanya personel saya yang dihajar dan dipukuli sedangkan Satpol PP Kampar tidak. Kami tidak mengetahui motif dan dasar pemeriksaan yang dilakukan Polda Riau. Karena Satpol PP menjalankan tugas melarang Kampar melaksanakan kegiatan ilegal di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam,’’ tegasnya.
Ia mengaku, bentrokan terjadi bukan dimulai dari personel Satpol PP Rohul. Namun, itu dilakukan spontanitas, apalagi saat itu Satpol PP hanya ingin melarang personel Satpol PP Kampar di rumah Fadlan Kades Tanah Datar versi Kampar, karena di rumahnya ada logo Kampar.
‘’Saat bentrok, masyarakat bergabung dengan kami. Tidak ada instruksi atau pengarahan dari Satpol PP, namun mereka merasa warga Rohul sehingga ikut bersama saat bentrok pecah. Pengrusakan mobil milik Kampar, saat itu suasana ramai jadi kami tidak ketahui persis,’’ ungkapnya.
Ia menegaskan, pascabentrok pihaknya masih menempatkan 150 personel Satpol PP Rohul di Kantor Desa Tanah Datar dan lapangan sepakbola.
Disinggung terkait luka tujuh personel Satpol PP Rohul yang dipukuli pihak keamanan, ia mengatakan, saat ini masih membicarakannya dengan pengacara. Apa langkah yang akan diambil dan dilakukan ke depan.
‘’Untuk saat ini, kami fokus mendampingi tujuh anggota saya yang masih diperiksa. Bila aparat netral, tentu kedua belah pihak ikut dihajar. Saya tidak mengerti mengapa ini dilakukan anggota Brimob Polda Riau kepada anggota Satpol PP Rohul,’’ ucapnya.
Polisi Bantah Berpihak
Sementara itu, Polda Riau membantah kalau pihak kepolisian tidak netral dan adanya keberpihakan. Polda Riau menyatakan bahwa pihaknya netral dan profesional.
Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada Riau Pos Rabu (29/1) malam.
‘’Kami saat itu harus lakukan pengamanan bentrok. Dari rekaman anggota Polres Rohul dan Kampar di lokasi, yang paling sering muncul adalah tujuh orang itu. Karena itu mereka yang kami amankan,’’ ujar Guntur.
Pihak Satpol PP Rohul mencontohkan, saat bentrok tersebut, ada anggota Satpol PP Rohul yang dipukul polisi saat itu.
‘’Dalam kondisi bentrok saat itu. Anggota di lapangan dalam waktu singkat harus mengambil langkah cepat untuk meredam,’’ lanjut Kabid Humas.
Guntur mengatakan, selain mereka yang saat ini diamankan, Satpol PP Kampar juga nantinya akan diperiksa dan dimintai keterangan.
‘’Kalau yang tujuh orang diamankan saat ini statusnya belum tersangka. Bagaimana perkembangannya, kami lihat besok (hari ini, red),’’ tegas Guntur sambil menekankan bahwa tidak benar anggapan bahwa polisi berpihak karena polisi di lokasi bertugas profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.
‘’Anggota bekerja sesuai prosedur,’’ pungkasnya. (epp/har/why/rdh/egp/ali)
