SELATPANJANG (RP)- Setelah menginap selama semalam di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti, tepatnya di tepi Jalan Dorak, Selatpanjang, Selasa (27/12), ribuan massa yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pulau Padang (FKM-PPP), Rabu (28/12) bergerak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mereka meminta DPRD, secara institusi dan politis memberikan ketegasan terhadap hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Padang.

Pagi sekitar pukul 10.00 WIB, kemarin ribuan massa mulai bergerak dari kemah tempat melakukan aksi menginap menuju kantor DPRD Kepulauan Meranti, yang bersebelahan dengan kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Di depan kantor wakil rakyat tersebut, massa sudah disambut oleh pihak kepolisian. Tepat di depan, pagar kantor Dewan massa meneriakkan bahwa mereka meminta anggota DPRD dapat menentukan sikap tegas terhadap persoalan HTI yang ada di Kepulauan Meranti.

Massa yang dikomandoi Sutarno sebagai koordinator lapangan aksi sempat meneriakkan kenapa anggota DPRD hingga pukul 10.00 WIB belum juga masuk dan bekerja.

“Kenapa sampai saat jam segini, wakil rakyat kita di DPRD belum juga muncul, dan masuk bekerja?” kata Sutarno meneriakkan, dan disambut teriakan riuh massa.

Selama lebih kurang selama satu jam lamanya melakukan orasi, massa meminta dibantu pihak kepolisian untuk bertemu dan berdialog dengan anggota DPRD Kepulauan Meranti. Setelah dikoordinasikan kepada pihak DPRD, perwakilan massa lebih kurang sebanyak tujuh orang diterima di dalam ruang rapat kantor Dewan.

Setelah diterima sejumlah anggota DPRD, di antaranya, M Jufri SAg MSi, Basiran SE MM, Fauzi Hasan SE, Dedi Putra SHi, H Adil SH, Maaruf Assafei, dan Hafizan SAg MPd, Sutarno meminta secara langsung ketegasan sikap DPRD Kepulauan Meranti, dan Sikap Politik DPRD Kepulauan Meranti terhadap HTI Pulau Padang.

Menanggapi itu, Fauzi Hasan SE menyebutkan bahwa sikap DPRD Kepulauan Meranti sudah jelas, yang dibuktikan dengan telah melayangkan peninjauan ulang kepada Kemenhut beberapa waktu yang lalu.

 “Sikap kami jelas pada beberapa waktu lalu, kita sudah melayangkan surat rekomendasi peninjauan ulang HTI Pulau Padang dan Rangsang kepada Kemenhut. Sehingga nantinya bisa diketahui, dampak HTI, baik secara akademis, lingkungan dan lainnya,” tegasnya.(amy)