PANGKALANKERINCI (RP) - Sejumlah orang tua wali murid merasa keberatan tingginya biaya SPP di SDN Binaan Khusus Bernas Kecamatan Pangkalankerinci.
Pihak sekolah membandrol tiap murid membayar uang SPP sebesar Rp80 ribu per bulan. Diharapkan pemerintah campur tangan soal ini.
‘’Mengingat taraf ekonomi yang berbeda, kami para orang tua sangat keberatan dengan dana bulanan Rp80 ribu. Bagi mereka yang mampu tentu uang sebesar itu tidak masalah, tapi bagi kami tentu sangat membebankan. Sementara anak kami ingin bersekolah di SDN Binsus Bernas,’’ ungkap Yanti (29), Rabu (28/12).
Dia adalah salah seorang wali murid yang anaknya bersekolah di lembaga pendidikan tersebut.
Kata Yanti, dengan mematok dana SPP atau yang disebut dana BP3 atau uang komite sebesar Rp80 ribu menjadikan SDN Binsus Bernas merupakan sekolah tingkat dasar negeri dengan biaya yang sangat mahal di Kabupaten Pelalawan.
‘’Di Kabupaten Pelalawan memang ada sekolah setingkat SD yang SPP-nya lebih Rp100 ribu, tapi itu wajar karena sekolah tersebut merupakan sekolah swasta. Tapi beda dengan SDN Binsus Bernas, sekolah tersebut sudah masuk dalam anggaran APBD. Belum lagi ada dana BOS serta bantuan dari pemerintah lainnya. Namun sangat disayangkan masih saja memungut biaya mahal,’’ paparnya.
Berdasarkan anaknya sebut wali murid ini, khusus di SDN Binsus Bernas terdapat 12 lokal dengan masing-masing lokal lebih kurang 30 murid.
‘’Jadi dengan jumlah murid yang jumlahnya ratusan, tentunya sangat banyak yang dikumpulkan. Dikemanakan uang itu, untuk pembangunan, ya sudah ada dana dari pemerintah. Mestinya pihak dinas harus turun tangan agar pendidikan gratis tidak hanya lips service saja,’’ ujar Yanti.
Dikatakannya, kalau masalah ini tidak dibenahi bukan tidak mustahil ada murid SD atau orang tua wali yang melakukan aksi demo.
‘’Kalau belum lama ini pelajar SMKN 1 Pangkalankerinci yang demo karena mahalnya biaya SPP, bisa jadi pula kami orang tua wali SDN Binsus Bernas yang demo. Tapi saya akui memang tidak banyak orang tua wali yang komplen, karena tingkat ekonomi mereka yang mapan, kalau kami rakyat biasa tentu jadi masalah,’’ paparnya lagi.
Kepala SDN Binsus Bernas Elfidawati MPd saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban yang memuaskan.
‘’Saya sedang sibuk, menjawab pertanyaannya silakan langsung ke dinas, karena sekolah kami ini binaan khusus,’’ jelas Elfida sambil menutup sambungan telepon selularnya kemarin.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Pelalawan yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan Nazarudin Arnaz meminta para orang tua yang keberatan membuat laporan secara resmi ke DPRD maupun dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
Namun kata Nazarudin, meski laporan keberatan tentang pungutan SPP ini tidak ada sampai ke DPRD, tapi sebagai sikap pro aktif anggota dewan terkait masalah pendidikan.
‘’Tatkala info ini kita dengar, hal ini langsung kita sampaikan ke Disdik, bagaimana Disdik menindaklanjuti hal ini. Namun sampai hari ini belum kita ketahui, jika benar adanya pungutan ini dan memberatkan siswa,’’ ujar Nazar.
Nazarudin Arnaz yang juga Ketua DPD PAN Pelalawan mengimbau wali murid atau siswa untuk melaporkan secara resmi ke Disdik atau ke DPRD, agar pihak terkait dapat dapat dimintai keterangannya.
‘’Ya jadi sebelum masalah ini menjadi duri dalam daging dunia pendidikan kita, sebaiknya instansi terkait segera melakukan perbaikannya agar nanti tidak mengganggu proses belajar mengajar sekolah terkait,’’ urainya.
Hanya saja sampai berita ini dirilis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan MD Rizal MPd belum berhasil dikonfirmasi.(amr/rpg/nto)
