PEKANBARU (RP)- Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan Jembatan Siak IV masih belum final. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian untuk alokasi dana yang sudah dianggarkan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kondisi itu dikarenakan Pemerintah Pusat-daerah masih tarik ulur untuk proses pencairan anggaran yang mencapai Rp200 miliar itu. Bahkan, beberapa upaya koordinasi masih menemukan jalan buntu.
Penegasan itu disampaikan Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Riau. Dia menambahkan, pihak Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menawarkan untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jika Kementerian PU RI tidak bersedia menjadi KPA anggaran tersebut.
Saat ditanyakan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat seakan setengah hati, dia mengaku tidak mengetahui pasti. Hanya saja, belum adanya regulasi yang tepat membuat porsi anggaran tersebut belum dapat digunakan untuk peruntukannya.
Menurutnya, Kemenkeu menolak anggaran itu didaerahkan, karena memang sudah ada regulasi yang mengaturnya. ‘’Saya dengar langsung bahwa Kementerian PU itu keberatan untuk menjadi unit pengelolanya. Saya tidak tahu alasannya apa, tetapi mereka (Kementerian PU, red) lebih cenderung agar dana itu diserahkan ke daerah. Sementara regulasinya, oleh Kementerian Keuangan tidak boleh di-daerah-kan,’’ ulas mantan Kepala Bappeda Riau itu.
Dengan kondisi itu, dia mengaku sudah pernah memberikan beberapa alternatif solusi. Seperti dengan meminta Pemerintah Pusat lebih tegas jika ingin menbantu infrastruktur di daerah. Menurutnya, lebih baik dana yang sudah dianggarkan itu diserahkan ke daerah untuk mengelolanya.(rio)
