Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru ekagusmadi@riaupos.co

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di Provinsi Riau haruslah ditangani oleh pemimpin yang tegas.

Terutama dalam penegakan hukum terhadap pemilik konsensi di areal kerjanya yang ditemukan titik api.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah organisasi lingkungan dalam aksi mereka, Rabu (28/8) di depan Kantor Gubernur Riau.

Dalam aksi, kemarin, para pendemo juga memberikan masker kepada pengendara yang melintasi Jalan Sudirman, Pekanbaru. Beberapa di antara pendemo juga ada yang menggunakan atribut harimau sumatera.

Demonstran yang terdiri dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Riau, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau,  dan Green Peace tersebut menuntut seluruh calon Gubernur Riau dan wakilnya harus memberikan kepedulian lebih terhadap lingkungan.

“Gubri terpilih nanti, siapapun, haruslah peduli dengan lingkungan dan merawat kelestarian alam demi kesinambungan hidup anak cucu ke depannya,” ujar juru bicara Green Peace, Rusmadia Maharudin.

Jika sudah berkomitmen untuk sama menjaga lingkungan, lanjutnya diharapkan nantinya lebih memperhatikan permasalahan kebakaran hutan saat ini karena lemahnya penegakan hukum terhadap pemilik konsensi di areal kerjanya yang ditemukan titik api.

Dipaparkan Rusmadia, memang terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Undang-Undang (UU) No 41 Pasal 49 jelas bahwa tanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan kawasan konsensi yang diberi izin haruslah tegas.

‘’Sebenarnya ketika ada titik api di wilayah konsesi sudah bisa dibawa ke ranah hukum. Namun seperti kita ketahui sekarang belum ada peradilan tuntas terhadap pelaku pembakaran baik perorangan maupun perusahaan. Hanya sepotong-potong saja,” ujarnya.(yls)