BUPATI: KONSISTEN DAN INOVASI DAERAH

Raih Penghargaan Pangripta Terbaik II Se-Riau

Riau | Jumat, 29 Maret 2019 - 18:00 WIB

Raih Penghargaan Pangripta Terbaik II Se-Riau
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Rohul H Sukiman menerima trofi dan piagam penghargaan Anugerah Pangripta Terbaik II se-Provinsi Riau 2019 yang diserahkan Gubernur Riau H Syamsuar saat acara pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Riau 2019 di Hotel The Premiere Pekanbaru, Kamis (28/3/2019).

ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan Anugerah Penghargaan Pangripta 2019 dari Pemerintah Provinsi Riau.

Anugerah Penghargaan Pangripta terbaik II tingkat Provinsi Riau itu terkait konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 2018 lalu diterima Bupati Rohul H Sukiman dan diserahkan Gubernur Riau H Syamsuar dalam acara pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Riau 2019 di Hotel The Premiere Pekanbaru, Kamis (28/3).

 ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Riau yang telah melakukan penilaian terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Rohul 2018, sehingga Rokan Hulu mendapatkan anugerah pengargaan Pangripta pada acara Musrenbang tingkat Provinsi Riau tahun 2019,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman, Kamis, (28/3).
Baca Juga :Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kamtibmas

Menurutnya, komitmen Pemkab Rohul dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu, bagaimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya berkelanjutan, skala prioritas dan melibatkan seluruh stakeholder. 

Sehingga apa yang menjadi keperluan masyarakat yang sifatnya mendesak dan keperluan bagi daerah dapat terealisasi melalui program pembangunan dengan mengacu RPJMD Rohul 2016-2021. 

‘’Penghargaan Anugerah Pangripta terbaik II tingkat Provinsi Riau yang diterima Kabupaten Rohul hari ini (Kamis, red), sebagai bentuk apresiasi Pemprov Riau terhadap konsistennya Pemkab Rohul dalam menjalankan amanat yang tertuang didalam  Perda RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021,’’ jelasnya.

Selain melakukan sinergitas program pembangunan kabupaten, provinsi dan pusat. Pemerintah daerah dalam penyesuaian program prioritas nasional, berkomitmen untuk melaksanakan program peningkatan infrastruktur dasar masyarakat.

Karena pada 2018 lalu, pemerintah daerah menetapkan 9 program skala prioritas pembangunan. Selain meningkatkan infrastruktur wilayah pedesaan dan perkotaan. Juga meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas iklim usaha dan investasi baik mikro, kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing. 

Selain peningkatan pengembangan sektor pariwisata daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas. Dengan meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, juga peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 

Bahkan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik serta kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. 

Dengan fokus pembangunan kepada penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk kurang mampu dan miskin, serta meningkatan ketersedian pangan dan perkebunan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya. 
‘’Maka itu pemerintah daerah memprioritaskan program pembangunan sesuai dengan keperluan masyarakat, dan pembangunan daerah terutama peningkatan program pelayanan masyarakat termasuk pembangunan infrastruktur,’’ ujarnya.

Sukiman menambahkan, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berisi target dan capaian di dalam RKPD serta telah menyusun tata cara perencanaan pembangunan daerah, tahapan, penyelenggaraan dan evaluasi RKPD. 

Bahwasanya, muatan yang terkandung di dalam RKPD itu, telah memenuhi kaedah yang dipersyaratakan di antaranya perencana berbasis bottom up planning yang dimulai dari Musrenbang desa, kecamatan.

Melaksanakan Forum SKPD, forum konsultasi menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Rohul. Selain melaksanakan top down SKPD, berupa rencana strategis atau renstra SKPD Rohul.

Kemudian dilakukan sinkornisasi dan sinergitas program kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional, kaedah tersebut termuat di dalam RKPD 2018 yang menjadi penilaian dari Tim Penilai Pemprov Riau. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP Mip, Kamis, (28/3) menyebutkan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan H Sukiman  konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan ukuran indikator yang akan dicapai. 

Diakuinya, mekanisme penilaian anugerah penghargaan Pangripta, panitia seleksi Provinsi Riau menambahkan satu item dengan melakukan kunjungan lapangan yang  dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bappeda Rohul, dengan meninjau kecamatan Rambah Hilir yang mempunyai inovasi gerai pelayanan publik (GP2) dapat diakses melalui android dengan alamat GP2 Rambah Hilir.

Substansi penilaian tersebut, ada tiga yakni capaian indikator makro daerah, yang terdiri dari, indek pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, genirasio, PDRB dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan penerimaan WTP 2018.

Kedua, kesempurnaan dalam pengusunan dokumen perencanaan dan ketiga adanya inovasi daerah dalam mengejewantahkan teknologi informasi, dalam hal ini Pemkab Rohul menonjolkan inovasi e-kemiskinan dan GP2 Rambah Hilir.(adv) 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook