PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Komisi III melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Rapat ini membahas perihal evaluasi serta kinerja pada tahun 2022 lalu. Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar, rapat turut dihadiri oleh anggota Komisi III lainnya. 

Sedangkan dari pihak BRK Syariah, hadir Direktur Utama Andi Buchari, serta didampingi jajaran direksi. Dalam laporannya, Andi Buchari menjelaskan terjadi peningkatan pada hasil kinerja tahun 2022 dan target tahun ini ingin meningkatkan mutu layanan digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

“Secara umum, kinerja finansial kita bertumbuh dari tahun sebelumnya. Dari sisi aset juga mengalami peningkatan,” sebutnya. 

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Soniwati mengapresiasi kinerja dari PT BRK Syariah di tahun 2022. Bahkan dari pemaparan yang ia dapatkan, hasil yang ditorehkan hingga akhir tahun lalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini bagi dia merupakan sebuah capaian luar biasa.

“Kinerja sudah bagus, malah melebihi target. Tentu dalam pencapaian ini sudah cukup banyak strategi yang sudah dilakukan BRK,” ungkap Soniwati.

Di akhir RDP, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar menyampaikan harapannya agar kinerja dari PT BRK Syariah bisa terus ditingkatkan, terutama pada pelayanan terhadap konsumen atau nasabah.

“Harapan kita dari presentasi ini, kita melihat kemajuan yang perlu diapresiasi. Maka dari itu, kita mendorong terus agar ada peningkatan kinerja, terutama pelayanan konsumen,” tutup Markarius Anwar.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyebut, dari laporan yang ia terima, jumlah nasabah Bank Riau Kepri Syariah terus bertambah pascadiresmikan menjadi Bank BUMD syariah beberapa waktu lalu. 

“Kabar yang sangat membanggakan. Memang sejak awal diusulkan menjadi Bank Syariah, kami sangat optimis BRK bisa lebih bertumbuh lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai pada 2022, bisa ditingkatkan lagi di 2023,” harapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Komisi III bakal memanggil seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pemanggilan ini berkaitan dengan program serta terobosan yang dibuat oleh BUMD pada awal tahun 2023 ini. 

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Sewitri mengatakan, pemanggilan akan dijadwalkan pada pekan ini dengan memanggil perusahaan pelat merah itu secara bergantian. Adapun poin yang akan dibahas adalah soal capaian target dan terobosan program untuk mendongkrak pendapatan daerah.

“Pekan ini akan kita lakukan rapat evaluasi. Kami ingin tahu progres mereka seperti apa, bagaimana program mereka ke depan untuk mencapai target pendapatan. Kita ingin terobosan baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Politisi Golkar Riau itu, Senin (23/1).

Sebagai mitra Komisi III, BUMD diminta untuk memiliki target kerja yang terukur. Pihaknya ingin agar ada peningkatan yang diperlihatkan dari tahun ke tahun. 

“Sebenarnya, ada beberapa BUMD yang sudah menunjukkan peningkatan yang masuk dalam kategori sehat. Tapi kita tentu ingin kondisi ini terus ditingkatkan. Kita ingin perusahaan milik daerah dapat bersaing dengan perusahaan swasta lainnya,” sebut Sewitri.

Legislator asal Pelalawan ini menambahkan, nantinya keuntungan yang diperoleh BUMD akan kembali ke daerah yang kemudian dapat disalurkan lagi ke program-program untuk masyarakat melalui APBD.(nda)