PEKANBARU (RP) - Kembali batalnya pengesahan APBD Provinsi Riau 2014 ini diperkirakan akan merusak tatanan kinerja satker/SKPD. Baik dalam melaksanakan program dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
‘’Keterlambatan verifikasi dan evaluasi ke Kemendagri tentu juga akan terjadi jika sampai saat ini belum kunjung disahkan,’’ ungkap Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri), Djohermansyah Johan kemarin.
Jika bisa dikaitkan dengan tahun 2013, di mana pengesahan evaluasi dan penandatangan Mendagri juga terlambat atau lewat 31 Desember membuat realisasi anggaran Provinsi Riau gagal mencapai target. Kekhawatiran ini menjadi salah satu hal yang bisa saja terjadi pada tahun anggaran 2014 mendatang.
‘’Seharusnya banyak program yang bisa dimulai sejak Januari, karena keterlambatan ini diperkirakan juga akan menghambat SKPD dalam melaksanakan kegiatan,’’sambungnya.
Dengan demikian, lanjutnya tentu juga akan berpengaruh dengan pembangunan yang terhambat karena pelaksanaan program dan kegiatan yang terlambat tersebut.(egp)
