TEMBILAHAN-BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Sejumlah bangunan rumah warga dan fasilitas umum (fasum) di Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Indragiri Hilir (Inhil) rusak akibat abrasi, Sabtu (26/11) sekitar pukul 23.00 WIB.
Berdasarkan data sementara, setidaknya ada 5 bangunan rumah semi permanen yang terjatuh ke sungai. Termasuk jerambah beton, pelabuhan penumpang dan pelabuhan bongkar muat.
“Namun tidak terdapat adanya korban jiwa," kata Kepala Pelaksana (Kalksa) BPBD Inhil, H Yuspik, Ahad (27/11).
Menurut Yuspik, saat kejadian pihaknya dihubungi oleh seorang warga bernama Andi. Dia menerangkan titik abrasi berada di Jalan Makmur RT.001 RW.001 Kelurahan Kuala Enok.
“Musibah ini sudah kita laporan kepada pimpinan dan ditembuskan kepada BNPB RI," ujar Yuspik lagi.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pos Basarnas Tembilahan, Rio. Menurutnya, ada 6 Kepala keluarga (KK) di Kelurahan Kuala Enok, yang terdampak akibat abrasi.
Fasum yang rusak, di antaranya jerambah beton kurang lebih sepanjang 25 meter. Jerambah beton Puskesmas sekitar 15 meter. Serta pelabuhan penumpang dan bongkar muat.
Minta Bangun Pemecah Ombak
Dalam pada itu, dampak dari abrasi pantai serta tekanan air banjir beberapa waktu lalu, membuat belasan hektare lahan perkebunan kelapa milik masyarakat Desa Muntai dan Muntai Barat, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tumbang menjadi lautan.
Atas kejadian itu, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono bersama anggota dan dampingi Kepala Desa Muntai Nurin turun memonitor langsung ke lapangan, Sabtu (26/11).
Menanggapi kejadian yang mengakibatkan tergerus wilayah kedaulatan Indonesia yang berbatasan dengan Negara Malaysia itu, Dandim 0303/Bengkalis melalui Kasdin Mayor Arh Sudiyono mengatakan, Dandim mendapatkan informasi atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan yang yang disampaikan oleh Babinsa yang bertugas di Desa Muntai dan Desa Muntai Barat.
Untuk meyakini kebenaran atas kejadian tersebut, Mayor Arh Sudiyono mengaku prihatin dan langsung turun lapangan.
“Ternyata kejadian abrasi ini cukup parah, kita akan sampaikan hal yang cukup serius ini dalan forum rapat- rapat forkopimda Bengkakis, untuk ditindak lajuti. Kalau kami hanya bisa mendorong kepada pihak- pihak berkompeten, bagaimana bisa teratasi masalah abrasi yang dialami masyatakat di dua desa ini," ujarnya.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, garis pantai Desa Muntai Barat yang menghadap ke Selat Malaka sepanjang 7 kilometer (Km), sementara areal Desa Muntai Barat yang merupakan desa pemekaran, dari Desa Muntai, garis pantainya sepanjang kurang lebih 6 Km.
Total garis pantai dari dua desa tersebut, yang menghadap ke selat Malaka berbatas langsung dengan Negara Malaysia yaitu sepanjang 13 Km, dan yang terdampak akibat abrasi pantai sehingga tanah jadi longsor sekitar 95 persen dari jumlah garis pantai.
Ketua Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) Bengkalis, Solihin menanggapinya dengan serius. Ia bersama sejumlah masyarakat memohon kepada Presiden RI Joko Widodo, agar memerintahkan kementerian terkait, untuk membentengi pantai wilayah kedalutan RI.
“Pulau Bengkalis serta Pulau Rupat daerah rawan abrasi. Makanya kami minta dibangun batu pemecah ombak. Ini jika tidak meninginkan pulau Bengkalis menjadi lautan ke depannya," ujar Solihin yang juga tokoh pemuda Desa Muntai yang berhasil mendatangkan Presiden RI tahun 2021 lalu di kawasan Pantai Raja Kecik.
Solihin mengaku, mendapat informasi dari BWS III Wilayah Sumatra, untuk Desa Nuntai tahun 2023 akan dibangun batu pemecah ombak sepanjang 400 meter dan untuk Desa Muntai barat 400 meter. Rencana ini dilakukan pemasangan batu pemecah ombak.
“Namun program tersebut tidak serius untuk menyelamatkan wilayah kedaulantan kita. Karena programnya hanya sepanjang 800 meter untuk menyelamatkan 13 Km yang terdapak cukup parah terkena abrasi, dari dua desa tersebut cukup kita kesalkan," ujarnya.(gem)
Laporan INDRA EFFENDI dan ABU KASIM, Tembilahan-Bengkalis
