PEKANBARU (RP) - Para pencari kerja (Pencaker) menyerbu kantor bupati, wali kota, Badan Kepegawaian Daerah BKD dan kantor pemerintahan lainnya di enam kabupaten/kota di Riau untuk mencari informasi terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Jumat (27/9).
Namun tak sedikit juga di antara pencaker tersebut kecewa karena formasi yang dibuka tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terhitung Jumat (27/9) kemarin hingga 4 Oktober mendatang, enam kabuputen/kota yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hilir (Rohil), Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti dan Siak, membuka pendaftaran serentak seleksi CPNS.
Bedanya, khusus Pekanbaru pendaftaran dilakukan secara online dan ujian dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sementara lima daerah lainnya berkas pendaftaran dikirim via PT Pos dan ujian dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK).
‘’Saya sudah siapkan semua persyaratan, namun formasi saya tak ada,’’ kata Winda, salah seorang pelamar usai pengumuman di kantor Bupati Siak, Jumat (27/9).
Menurut sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Riau itu, formasi akan tenaga teknis akuntansi pasti diperlukan Pemkab Siak, namun kenyataanya tahun ini tidak ada penerimaan. ‘’Saya cari info kabupaten/kota lain saja,’’ ujar dia sambil berlalu.
Fitria, lulusan Fakultas Hukum UIR juga mengalami hal yang sama. Momen yang ditunggu-tunggunya itu ternyata tak tercantum jurusan disipilin ilmunya.
Menurut dia, Ilmu Hukum masih memiliki prospek yang bagus apalagi dalam pemerintahan, makanya ia berkeyakinan Pemkab Siak membuka formasi itu, namun kenyataanya tidak. ‘’Mungkin tahun depan diadakan,’’ harap dia.
Sekda Siak Drs H Amzar menjelaskan, dalam penentuan jumlah formasi ini sepenuhnya berada pada pemerintah pusat melalui Kemen PAN-RB.
Pemkab sendiri, lanjut dia, untuk menerima CPNS ini harus menyiapkan dokumen pendukung berupa analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Selain itu, kajian terhadap keperluan pegawai untuk lima tahun ke depan, belanja pegawai di bawah 50 persen.
‘’Kami akui, tenaga pegawai masih kurang, dan sudah diusulkan. Dari tiga ribu sekian yang diusulkan, hanya 175 yang disetujui,’’ kata dia.
‘’Kami bukan tak mau menerima banyak, memang segitu yang diberikan,’’ lanjut dia.(egp/rul)
