UKUI (RP) — Menindaklanjuti maraknya perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang telah gundul dan hancur akibat dijadikan perkebunan sawit oleh masyarakat, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI bersama tim Kemenhut RI, Kamis (26/9) malam lalu melakukan kunjungan ke Kabupaten Pelalawan.

Kedatangan para wakil rakyat dari DPR RI ini adalah meninjau secara langsung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berada di Kecamatan Ukui pada Jumat (27/9).

Hasilnya ditemui bahwa kondisi TNTN saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kawasan TNTN yang dulu luasnya sampai 83 ribu hektare, kini hanya tersisa 24 ribu hektare.

Ini diakibatkan maraknya perambahan dan juga diduduki oleh masyarakat. ‘’Jika tidak ada keseriusan oleh pusat, maka bukan hal yang mustahil TNTN akan semakin hancur,’’ ujar anggota DPR RI  asal Riau H Wan Abu Bakar MSi dalam diskusi yang digelar usai peninjauan.

Mantan Gubernur Riau  ini mengatakan, ke depan akan dilakukan rapat dengan Kemenhut, untuk meminta penjelasan penyelamatan TNTN ini.

‘’Kita juga meminta untuk dilakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Siapa yang mengeluarkan izin lahan overlap kawasan ini. Selain itu, kita juga akan memanggil Gubernur Riau, dan empat bupati yakni Bupati Inhu, Bupati Kuansing, Bupati Pelalawan dan Bupati Kampar, Kapolda untuk memberikan penjelasan upaya penyelamatan kawasan TNTN ini,’’ ujarnya seraya mengatakan bahwa untuk relokasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan TNTN harus lebih dimatangkan lagi oleh Pemprov maupun Pemkab.   

Dijelaskannya, kehancuran TNTN tersebut diakibatkan kurangnya perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemprov maupun pemkab sendiri.

Padahal, kerusakan hutan ini dilakukan oleh para pendatang luar yang sengaja memanfaatkan kawasan TNTN dengan melakukan perambahan dan juga menduduki areal Konservasi TNTN ini.

‘’Sejak saya masih menjabat sebagai pimpinan di daerah Riau ini dulunya, perambahan dan kehancuran TNTN ini telah berlangsung dan semakin parah. Bahkan pada saat itu, kita juga telah melakukan aksi genjatan senjata yang telah menyebabkan meninggalnya Mantan Kakan Satpol PP pada saat itu. Dan perambahan ini dilakukan oleh pendatang-pendatang yang tidak jelas asal - usulnya. Tapi, kenapa keseriusan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini sampai sekarang masih belum dilakukan? Jadi, kita dari Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Pempus untuk penyelamatan TNTN ini salahsatunya membuat tapal batas TNTN yang jelas,’’ bebernya.

Kunjungan anggota DPR RI yang diketuai oleh Ir H Marsanto dari Partai Demokrat tersebut disambut langsung oleh Sekda Pelalawan Drs H Zardewan MM yang langsung menggelar diskusi serta rapat dengar bersama Balai TNTN, Dinas Kehutanan Riau, Dishutbun Pelalawan, Polres Pelalawan, Forkompimda Pelalawan dan para undangan lainnya guna membahas terkait permasalahan hancurnya kawasan TNTN.

Menanggapi hal ini, Sekdakab Pelalawan Drs H Zardewan mengatakan, bahwa Pemkab Pelalawan selama ini bukannya tidak berbuat apa-apa. Karena sejak tahun 2007 silam, Pemkab Pelalawan sudah melakukan berbagai upaya demi penyelamatan TNTN.

Baik berupa usulan pembuatan tapal batas berupa pembuatan parit gajah maupun upaya penyelamatan lainnya.

Namun, dari upaya yang telah dilakukan, hingga saat ini masih juga belum teralisasi, sehingga terjadi permasalahan di area TNTN, maka yang selalu disalahkan adalah Pemprov Riau dan Pemkab Pelalawan.

‘’Ya, sejak tahun lalu, kita bersama pihak terkait telah berupaya melakukan usaha penyelamatan TNTN ini dengan mengajukan berbagai usulan kepada Pemerintah Pusat. Tapi, hingga saat ini masih belum direalisasikan. Untuk itu, Balai TNTN dan Pemkab sepakat untuk kembali mengajukan anggaran untuk membuat tapal batas TNTN dengan cara melakukan pembuatan pembuatan parit gajah seluas 12 KM  dengan total anggaran Rp28 miliar melalui APBN 2014 mendatang,’’ katanya.(amn)