Hak Riau Tidak Akan Dibagikan Tanpa Perjuangan

Riau | Sabtu, 28 Juli 2012 - 10:03 WIB

PEKANBARU (RP)- Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Letjen Purn H Syarwan Hamid menegaskan, Pemerintah Pusat tidak akan membagikan apa yang menjadi hak daerah begitu saja.

Hak itu, menurutnya tidak akan pernah turun ke daerah kalau tidak diperjuangkan dan dituntut.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Sementara daerah, seperti Provinsi Riau adalah salah satu provinsi penyumbang bagi devisa negara yang cukup besar dari sumber daya alam (SDA). Tapi yang dikucurkan ke daerah tidak sebanding.

“SDA yang diberikan Pemerintah Pusat ke Riau tidak sebanding dari seharusnya. Karena itu, mari kita sama-sama berjuang,” ungkapnya dalam diskusi dan silaturrahmi ‘’Mendedah Riau Terkini’’ dengan kalangan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau, Kamis (26/7) malam.

Dikatakannya, kondisi itu tidak bisa ditunggu, tetapi harus diperjuangkan bersama-sama. “Kalau ditunggu tidak akan pernah turun,” ujarnya.

Karena itu, mantan Kassospol TNI ini mengharapkan LAMR ikut mendukung dan memperjuangkannya untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, ini adalah semangat yang dibarukan.

Sebab perjuangan itu telah dilakukan sejak dulu, namun belum tuntas. Masyarakat Riau harus bangkit kembali dan bersatu untuk menuntut apa yang menjadi hak Riau. Dia menyebut, perjuangan yang dilakukan bukan untuk pribadi maupun kelompok, tapi untuk marwah negeri ini.

“Marwah bukan untuk omongan saja. Kalau marwah ini dihina dan diganggu, kita harus siap di belakangnya,” papar Syarwan yang kemudian mendapatkan dukungan dari pengurus LAM Riau yang hadir dalam pertemuan itu.

Perjuangan sekarang, katanya, bukan untuk meminta bagi hasil SDA Riau seperti CPO, tapi menyangkut banyak hal yang menurutnya sudah disepelekan Pemerintah Pusat. Bahkan “anak-anak” jati diri Riau tidak bisa berbuat dan diberikan kesempatan untuk andil di tanah Riau sendiri.

Sementara, “penjarahan” sudah banyak dilakukan Pemerintah Pusat. Akibatnya, muncul berbagai konflik yang saat ini terjadi di tengah masyarakat Riau. Itu akibat hak masyarakat tidak diberikan dan diambil begitu saja. Karena itu, Pemerintah Pusat harus diyakinkan kalau itu adalah aspirasi masyarakat tempatan.(dac)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook