PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Banyaknya persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS saat ini membuat sejumlah kalangan resah. Imbasnya Komisi E DPRD Riau mengaku akan memanggil pihak Rumah Sakit (RS) Swasta dan pemerintah serta BPJS untuk meluruskan masalah tersebut.
Markarius anwar, Sekretaris Komis E DPRD Riau, mengatakan, tujuan pemanggilan, berkaitan dengan banyaknya laporan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan RS terhadap pasien BPJS.
"Memang jadwal pemanggilan belum dipastikan. Namun RS dan BPJS memang akan kita panggil untuk kesekian kalinya. Tujuannya untuk meluruskan berbagai persoalan yang terjadi dilapangan. Karena sudah banyak laporan yang masuk terkait RS dan BPJS ini," kata Makarius Anwar, Kamis (28/1).
Dalam pertemuan nanti, juga akan dipertanyakan, terkait isu manipulasi terhadap klaim RS untuk penagihan ke BPJS. Kabarnya, biaya Rp1 juta tetapi dalam penagihan menjadi Rp2 juta. Sebab jika manipulasi data ini terus terjadi, maka anggaran BPJS akan terus mengalami defisit.
Sebaliknya, pihak RS juga ada yang mengadu, terutama pihak RS swasta. Dimana tagihannya sudah menumpuk di BPJS., karena tagihan tidak dibayar, sehingga operasional RS terganggu akibat tidak ada dana operasional.
"Sebelumnya kita sudah melakukan rapat dengan pihak RS dan BPJS sebanyak dua kali. Alhasil sudah ada peningkatan pelayanan. Untuk itu melalui rapat nanti, diharapkan pelayanannya bisa lebih meningkat lagi-dari sebelumnya," jelas Markarisu.
Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati. Dimana dalam pertemuan nanti, dewan bisa mempertanyakan semua keluhan pasien terhadap RS dan keluhan RS kepada BPJS. Dan juga sebaliknya, keluhan BPJS terhadap RS.
"Manipulasi data itu patut kita pertanyakan nanti. Sebab jika benar, otomatis pihak RS sudah menyalahi aturan. Sementara pelayanan terhadap pasien BPJS dengan pasien umum dilayani secara berbeda," kata Ade.
Laporan: Doni Afrianto
Editor: Yudi Waldi
