Laporan Idris Ali, Kuala Kampar idrisali@riaupos.com
Bupati Pelalawan HM Harris dan Wabup H Marwan Ibrahim melakukan kunjungan selama tiga hari, mulai Kamis (22/12) sampai Sabtu (24/12) dalam wilayah Kecamatan Kuala Kampar.
Di daerah tersebut bupati melakukan pertemuan siang dan malam dengan warga.
Tujuan kedatangan bupati ini bagaimana masyarakat Pelalawan dengan program-program yang dilakukan pemerintah sejahtera.
Salah satu programnya menyosialisasikan pendapatan petani Rp17 juta per tahun.
Mewujudkan rencana ini semua, dinas terkait harus berkolaborasi satu dengan lainnya. Jika program ini berjalan masih juga terdapat petani itu hidup miskin, petani tersebut pemalas.
Hal itu dikatakan Bupati pada hari kedua berada di Wilayah Kecamatan Kuala Kampar bersama Wabup, Kepala BKP Ir H Mulyono MBA MM, Kadis Perkebunan Ir T Muktaruddin MSi, Kadis Pertanian Tanaman Pangan Drs H Atmonadi MM, Kepala BKD HA Karim MSi, Asisten I HT Mukhlis MSi, Asiten III Drs Edy Suryandi, Investor dari Gajah Mada Syofyan Cs, peneliti dari BPPT Tika, Ketua Koalisi Pelalawan Bersatu T Zulmizan Assegaf SE AK.
Hari kedua bupati di daerah tersebut keadaan cuaca merubah mendung dan diterpa hujan rintik-rintik. Kemudian saat Bupati menaiki sepeda motor tiba-tiba hujan lebat. I5 sepeda motor meramaikan rombongan bupati.
Kunjungan pertama bupati dan rombongan mengunjungi, Desa Sei Solok, Parit Senang.
Di daerah ini bupati melihat lokasi fasilitas padi Cekau yang telah diakui Kementerian Pertanian RI dari Kabupaten Pelalawan. Setiap jalan yang dilewati rombongan bupati berair dan sesekali bupati turun dari kendaraan berjalan kaki.
Jika hasil ladang dan sawah tidak mencukupi hanya untuk makan satu keluarga maka bupati minta Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan untuk membantu petani ini.
Bupati meminta dinas terkait bisa membantu mereka disamping bersawah mereka dapat beternak hewan, seperti kerbau, sapi, kambing. Ia juga meminta Dinas Perikanan juga bisa memprogramkan ternak ikan untuk petani sehingga penghasilan petani bisa lebih, minimal Rp17 per tahun. Sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka.
Dikatakannya, setelah program ini berhasil jika ada lagi petani yang miskin, itu bukan lagi kesalahan pemerintah.
‘’Jangan salahkan lagi pemerintah tidak memperhatikan nasib petani, tapi petani itu sendiri yang pemalas, jangan disalahkan siapa-siapa jika mereka termasuk miskin karena tidak mau bekerja,’’ ujar Harris.***
